India diusulkan masuk daftar 'negara yang menjadi perhatian khusus'

Washington (ANTARA) - Organisasi pemantau kebebasan beragama di AS pada Jumat kembali mengimbau pemerintahan Presiden Joe Biden agar memasukkan India ke dalam daftar "negara yang menjadi perhatian khusus" di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama AS karena menargetkan kelompok agama minoritas di luar negeri.

Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF), sebuah komisi pemerintah federal yang independen, menyatakan bahwa upaya Pemerintah India baru-baru ini untuk membungkam aktivis, jurnalis dan pengacara di luar negeri merupakan ancaman serius terhadap kebebasan beragama.

"USCIRF memohon Kementerian Luar Negeri AS untuk memasukkan India ke dalam Daftar Negara Yang Mendapat Perhatian Khusus akibat pelanggaran yang mengerikan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan," demikian menurut pernyataan komisi tersebut.

Komisioner USCIRF Stephen Schneck menyatakan Pemerintah India diduga terlibat dalam pembunuhan aktivis Sikh Hardeep Singh Nijjar di Kanada dan berkomplot untuk membunuh aktivis Sikh lainnya Gurpatwant Singh Pannun di AS.

Jaksa penuntut federal di Manhattan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa seorang warga India yang bekerja dengan pegawai Pemerintah India yang tidak diketahui namanya, bersekongkol untuk membunuh penduduk New York yang berjuang untuk kemerdekaan negara Sikh di India utara.

Tapi Pemerintah India telah membantah bahwa mereka terlibat dalam persekongkolan tersebut.

Masalah tersebut sangat sensitif bagi India maupun pemerintah Joe Biden ketika kedua negara berusaha untuk menjalin hubungan lebih erat demi untuk membendung pengaruh China yang mereka anggap sebagai ancaman.

Menurut USCIRF, setiap tahun sejak 2020, mereka telah merekomendasikan Kementerian Luar Negeri AS agar memberi India label sebagai negara yang mendapat perhatian khusus, sebuah ketentuan yang harus berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Beragama di AS pada 1998.

Undang-undang tersebut akan memungkinkan serangkaian respon untuk mengambil kebijakan, termasuk sanksi maupun keringanan, meski hal tersebut tidak bisa dilakukan secara otomatis.

Komisaris USCIRF David Curry mengatakan bahwa penindasan secara berlebihan oleh India dengan menargetkan kelompok agama minoritas asal India yang tinggal di luar negeri “sangat berbahaya dan tidak dapat diabaikan.”

Sumber: Reuters