MenPAN RB: Program BBWI-BBI dorong capaian reformasi birokrasi tematik

"Program BBWI dan BBI menjadi bagian dari pencapaian prioritas peningkatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azar Anas mengatakan implementasi program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dan Bangga Buatan Indonesia (BBI) mendorong pencapaian reformasi birokrasi tematik.

"Program BBWI dan BBI menjadi bagian dari pencapaian prioritas peningkatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri," kata Anas dalam keteranganya diterima dari Jakarta, Sabtu.

Anas memperkirakan tahun depan perekonomian Indonesia ditargetkan akan tumbuh pada kisaran lima persen, salah satunya didukung dari sektor pariwisata dan produk lokal.

"Aktivitas pariwisata dan penggunaan produk dalam negeri dapat menjadi katalis perputaran ekonomi nasional sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antara instansi pemerintah, BUMN, serta asosiasi dan industri pendukung untuk mencapai perekonomian yang lebih baik,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Anas saat menghadiri acara Malam Anugerah BBWI dan BBI 2023 di Jakarta, mewakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Disampaikannya, Indonesia memiliki potensi perjalanan wisata domestik cukup besar yang bersumber dari 276 juta jumlah penduduk.

Jika masyarakat Indonesia memanfaatkan wisata dalam negeri setidaknya lima kali dalam setahun, diproyeksikan pendapatan pariwisata akan mencapai Rp 3.281 triliun atau setara 18,4 persen PDB nominal.

Selain itu, lanjut Anas, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung program BBWI. Kebijakan tersebut diantaranya transformasi tiga badan otorita, yakni Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo; optimalisasi cuti bersama; pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri; serta sinergitas pengembangan pariwisata melalui penyederhanaan proses bisnis.

Penyederhanaan proses bisnis ini telah dilakukan dalam layanan perizinan event. Semula, pengelola event harus menjalani enam tahap, kini hanya tinggal empat tahap dan hanya memakan waktu 30 hari melalui sistem daring dari yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 180 hari.

Terkait dengan optimalisasi cuti bersama, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian PANRB telah mengeluarkan keputusan bersama dan menetapkan 27 hari libur pada tahun 2024 nanti. Penetapan hari libur ini terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.

“Momentum ini penting untuk dimanfaatkan dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui aktivitas pariwisata di dalam negeri," ujarnya.

Ia mengatakan hari libur tersebut juga dapat mendorong optimalisasi wisata masyarakat yang tentunya dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target.

Mantan LKPP itu mengapresiasi instansi pemerintah, asosiasi, dan industri pendukung yang telah berkomitmen untuk menyukseskan program BBWI.

Berdasarkan data yang ada capaian di tahun ini sudah cukup baik, sekitar 688 juta perjalanan, atau naik 13 persen dari tahun 2022. Kolaborasi yang baik ini perlu dilanjutkan untuk mencapai target 1,25-1,5 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2025.

Apresiasi juga disampaikan kepada instansi pemerintah, Top Brand, serta BUMN pendukung atas implementasi Gernas BBI yang menjadi ujung tombak kemajuan industri dalam negeri yang bersumber dari UMKM/IKM/Artisan lokal.

"Ke depan, fokus akan ditujukan pada peningkatan kualitas dan inovasi produk agar pasar lokal dikuasai oleh produk dalam negeri, terutama produk UMKM/IKM/Artisan," ujarnya.

Anas juga mengingatkan bahwa saat ini belanja produk dalam negeri menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi instansi pemerintah.

Diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berkomitmen dalam bangga Indonesia, baik bangga buatan Indonesia dan juga bangga berwisata di Indonesia.

"Saya apresiasi kerja baik instansi pemerintah dalam implementasi program BBWI dan BBI yang membawa dampak multiplikasi ekonomi yang signifikan," katanya.

Ia menambahkan, hasil dari implementasi BBWI dan BBI akan berkontribusi pada tiga sasaran reformasi birokrasi tematik untuk kinerja berdampak yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan belanja produk dalam negeri.

"Kami juga dorong agar dalam pelaksanaan program ini dilakukan secara digital melalui SPBE," ujarnya.

Malam penganugerahan yang mengusung tema Bingkai Ulang Indonesiamu ini memberikan penghargaan bagi BBWI dalam enam kategori dan BBI dalam empat kategori.

Menteri Anas pun turut serta menyerahkan Anugerah BBWI pada kategori Provinsi Terbaik BBWI Tingkat Nasional yang diraih oleh Provinsi Sulawesi Tenggara.