YKAN: Forum Adat Nasional hasilkan sejumlah rumusan strategis

Yogyakarta (ANTARA) - Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menyatakan Forum Adat Nasional 2023 yang digelar di Yogyakarta menghasilkan rumusan strategis dan rencana aksi tindak lanjut untuk meningkatkan pemberdayaan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).

"Rumusan yang penting adalah perlunya sinergi antar- pemangku kepentingan melalui kolaborasi serta mengedepankan kemandirian MHA," kata Manajer Senior Bentang Laut Kepala Burung YKAN Lukas Rumetna di Yogyakarta, Sabtu.

Kemandirian MHA perlu mendapat pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM, Kementerian, dan lembaga lainnya, sehingga masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengelola wilayah kelola adat dan mendorong mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan.

Ia menjelaskan penguatan dan peningkatan ekonomi MHA dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat melalui pengelola potensi perikanan, pertanian, dan pariwisata bahari yang berkelanjutan, termasuk pengembangan desa wisata.

Rumusan lain, menurut Lukas, adalah mendorong adanya forum pembangunan nasional tahunan yang salah satu isunya adalah pengembangan MHA serta mendorong Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai program-program yang berkaitan dengan penguatan MHA.

Sebelumnya, Ketua Tim Kerja MHA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ir Moh Ismail memaparkan perlunya tindak lanjut dari Forum Adat Nasional 2023 yaitu Lokakarya Lintas Lembaga untuk penguatan Masyarakat Hukum Adat.

Lokakarya itu akan mengundang Kementerian/Lembaga terkait seperti KKP, Bappenas, Kemendagri, Kemenparekraf, serta perwakilan pemda dan MHA.

Lokakarya itu akan membahas Rencana Program Terpadu jangka menengah, Pilot Program Tahunan berbasis wilayah di Papua, Komitmen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota terkait anggaran bagi MHA, serta rencana evaluasi tahunan melalui Forum Adat Nasional 2024.

Forum Adat Nasional 2023 merupakan kolaborasi kegiatan yang diinisiasi KPP bersama YKAN yang diharapkan mampu berfungsi sebagai wadah dan sarana komunikasi, koordinasi, harmonisasi, sinergi dan kesatuan komitmen antar kementerian/lembaga dan NGO dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Forum yang dibuka Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaf Manoppo itu menjadi ajang edukasi, sosialisasi, awareness dan publikasi terkait eksistensi masyarakat hukum adat Indonesia di tingkat nasional dan global.

Forum Adat Nasional 2023 juga menghadirkan Ketua Dewan Adat MHA Werur, Distrik Bikar, Kab. Tambraw Junus Rumansara dan Raja MHA Negeri Rutong, Kota Ambon Reza Valdo Maspaitella. Keduanya menceritakan kisah sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan MHA.