Menkeu: Alokasi anggaran FLPP untuk rumah murah capai Rp108,5 triliun

Pada 2023, pemerintah telah menyalurkan 229 ribu unit rumah FLPP bagi MBR dengan nilai Rp26,3 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran pemerintah, yang disalurkan untuk pembelian rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), telah mencapai Rp108,5 triliun.

"Kita mulai program FLPP pada 2010, sekarang berarti sudah lebih dari 13 tahun. Total anggaran yang diakumulasikan untuk program ini dalam bentuk dana bergulir mencapai Rp108,5 triliun," kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Dengan dana bergulir tersebut, MBR dapat mencicil pembelian rumah dengan harga dan bunga yang disubsidi pemerintah. Hasil cicilan tersebut akan disalurkan kepada MBR lain untuk memiliki rumah murah.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan tambahan dana untuk FLPP sebesar Rp19,4 triliun yang sudah dicairkan seluruhnya pada Desember 2023.

Menkeu mencatat pada 2023, pemerintah telah menyalurkan 229 ribu unit rumah FLPP bagi MBR dengan nilai Rp26,3 triliun.

Realisasi pembangunan unit rumah melalui FLPP terus meningkat dalam lima tahun terakhir, yang mana sebanyak 40 ribu unit rumah terbangun pada 2019, 68,81 ribu unit rumah pada 2018, dan sebanyak 77 ribu unit rumah di 2019.

Selanjutnya, pemerintah membangun 100,26 ribu unit rumah pada 2021 dan 224 ribu unit rumah terbangun di 2022.

Adapun program FLPP turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan PDB, konsumsi masyarakat, mengurangi tingkat hunian kumuh, dan mengurangi tingkat kriminalitas masyarakat.

Baca juga: Menkeu terus mewaspadai ketidakpastian perekonomian global
Baca juga: Menkeu: 57,6 persen belanja pemerintah langsung dirasakan masyarakat
Baca juga: Menkeu sebut APBN alami defisit Rp35 triliun per 12 Desember 2023