Menkeu sebut pembiayaan untuk APBN turun 36,6 persen di Desember 2023

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menvatatn pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun 36,6 persen secara tahunan pada 12 November 2023 menjadi Rp345 triliun.

“Ini menggambarkan beberapa hal. Satu, APBN kita makin sehat karena defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal, dan dibandingkan tahun lalu,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Pembiayaan itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp298,6 triliun dan dari pinjaman neto senilai Rp46,4 triliun.

Menurut Menkeu, Nilai penerbitan SBN turun hingga 44,2 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp534,8 triliun

Realisasi penerbitan SBN mencapai 68,2 persen dari target dalam revisi APBN 2023 yang senilai Rp437,8 triliun.

“Kita mampu menggunakan berbagai sisa anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya. sehingga kita bisa menurunkan pembiayaan melalui surat utang negara,” kata Menkeu menerangkan.

Penurunan pembiayaan ini sangat penting karena tingkat inflasi yang tinggi dan kenaikan drastis suku bunga acuan bank sentral pada 2023 dapat membebani pengelolaan APBN di masa depan.

“Ini adalah strategi yang sangat tepat dan ampuh dalam menghadapi situasi dunia, di mana suku bunga mengalami kenaikan drastis, ekstrem, higher for longer. kita bisa melindungi APBN dan melindungi keseluruhan postur kita dari mulai menggunakan SAL dan defisit mengalami penurunan yg sangat tajam,” kata Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan sudah menerbitkan tiga SBN bervaluta asing selama 2023, 7 kali penerbitan SBN ritel, dan terakhir akan melelang satu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 19 Desember 2023 mendatang.

Ia mengatakan juga beberapa kali melakukan private placement dan portofolio management melalui liability management debt switching pada 2023.

“Melalui debt switching kami melakukan lelang penukaran atas SBN yang jatuh tempo dalam waktu dekat, dengan SBN yang jaruh tempo di tenor yang lebih panjang sehingga dari sisi majority profile bisa dikelola dengan baik,” kata Suminto.

Baca juga: Menkeu: Penerimaan pajak lampaui target APBN capai Rp1.739,84 triliun

Baca juga: Menkeu sebut APBN alami defisit Rp35 triliun per 12 Desember 2023