China dukung hasil COP28 Dubai

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan China mendukung hasil Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim ke-28 (COP28) yang telah berlangsung di Dubai.

"China menilai COP28 penting. Selama COP28, China berpartisipasi penuh dalam konsultasi mengenai semua topik dan berkoordinasi erat dengan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai ketua COP28, dan pihak-pihak lain agar dapat secara tegas mengutamakan kepentingan bersama negara-negara berkembang," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China, Kamis (14/12).

Konferensi tahunan yang dimulai sejak 30 November dan baru berakhir 13 Desember dengan dihadiri lebih dari 190 negara yang telah meratifikasi UNFCCC. Hasil dari COP28 Dubai adalah seruan berpaling dari bahan bakar fosil seperti minyak, gas dan batu bara.

"Setelah dua pekan negosiasi yang alot dan satu hari perpanjangan waktu, COP28 di Dubai selesai pada 13 Desember. Konferensi tersebut menyelesaikan Inventarisasi Global yang pertama sejak Perjanjian Paris berlaku, meninjau kemajuan dan kesenjangan pada masa lalu, dan memetakan arah implementasi Perjanjian Paris," ujar Mao NIng.

Menurut Mao Ning, keberhasilan COP28 mencapai kesepakatan mencerminkan konsensus yang kuat dari semua pihak mengenai pentingnya mengatasi masalah perubahan iklim.
Baca juga: COP28 berakhir dengan konsensus tentang kesepakatan iklim

"COP28 menegaskan kembali prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda-beda," ungkap Mao Ning.

Mao Ning menyebut COP28 telah mengadopsi sejumlah keputusan terkait negara berkembang seperti keputusan soal Dana Kerugian dan Kerusakan, Kerangka Tujuan Global tentang Adaptasi, Program Kerja Transisi yang Adil dan lainnya.

"Meskipun demikian, belum ada kemajuan besar yang dicapai dalam memenuhi janji negara-negara maju untuk memimpin pengurangan emisi, dan memberikan dukungan modal, teknologi, dan peningkatan kapasitas kepada negara-negara berkembang," ucap Mao Nnng.

Masalah lain, lanjutnya, adalah tindakan unilateral yang dapat menghambat kerja sama internasional karena belum terselesaikan dengan baik.

"Membangun sistem tata kelola iklim global yang adil, masuk akal, kooperatif, dan saling menguntungkan masih merupakan tugas berat," tambah Mao Ning.
Baca juga: Jubir: China selalu tepati janji dalam tata kelola iklim

China selanjutnya juga akan memberikan solusi untuk negosiasi mengenai isu-isu utama, melibatkan semua pihak untuk mencari titik temu sambil menyelesaikan perbedaan, dan memberikan kontribusi penting untuk mencapai hasil yang positif.

Ke depan, Mao Ning mengatakan China akan tetap berkomitmen pada jalur modernisasi yang menyelaraskan antara manusia dan alam, terus secara aktif memajukan kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim, dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mendorong penerapan Perjanjian Paris secara efektif.

Negosiasi dalam COP28 melalui melalui perdebatan sengit selama dua pekan di Dubai, hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang menyerukan "peralihan dari bahan bakar fosil dalam sistem energi, dengan cara yang adil, teratur, dan berkeadilan... untuk mencapai netral karbon pada 2050 sesuai sains."

Lebih dari 100 negara telah berusaha keras mencantumkan kata "menghentikan" dalam kesepakatan iklim global tentang penggunaan minyak, gas dan batu bara.
Baca juga: COP28 berakhir, dunia sepakat kurangi bahan bakar fosil

Namun, mereka menghadapi penentangan kuat dari kelompok negara penghasil minyak OPEC yang dipimpin Arab Saudi, yang berpendapat dunia dapat mengurangi emisi tanpa menghindari penggunaan bahan bakar secara spesifik.

Negara-negara OPEC, yang memiliki hampir 80 persen cadangan minyak dunia dan memproduksi sekitar sepertiga minyak di pasar global, sangat bergantung pada komoditas itu.

Di lain pihak, negara-negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim menjadi kelompok paling vokal yang menuntut dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil.

Mereka mendapat dukungan dari negara-negara produsen minyak dan gas seperti Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, dan juga dari Uni Eropa serta beberapa negara lain.