Kesepakatan tersebut dilakukan pada pertemuan para Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral ASEAN+3 (ASEAN, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok) dalam ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM+3) di Kanazawa, Jepang.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan pertemuan itu membahas sejumlah isu yang menjadi mandat pada pertemuan tingkat menteri sebelumnya di bulan Mei 2023.
Salah satunya pembentukan Rapid Financing Facility (RFF) sebagai instrumen baru di bawah CMIM. RFF merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses dengan cepat untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat adanya sudden exogenous shock, seperti bencana alam dan pandemi. Adapun detail modalitasnya akan didiskusikan lebih lanjut untuk mendapat pengesahan dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 di tahun depan.
Sementara di bawah agenda CMIM, para deputi menyepakati margin CMIM baru yang lebih rendah untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas CMIM. Mereka setuju untuk melanjutkan diskusi arah CMIM ke depan dalam konteks reviu lima tahunan, termasuk IMF De-linked Portion.
Selanjutnya, dalam sesi komite kerja AMRO, para Deputi menyetujui Terms of Reference (TOR) posisi manajemen senior tambahan (Deputy Director 3/DD3) di AMRO. DD3 ini akan menjalankan fungsi pengawasan dan penelitian terkait kondisi keuangan dan fiskal di kawasan.
Posisi manajemen senior tambahan tersebut merupakan inisiatif Indonesia yang telah diusulkan sejak awal Co-chairmanship Indonesia dengan Jepang, untuk memastikan tercapainya keterwakilan yang seimbang antara negara anggota ASEAN dengan anggota plus three di tingkat manajemen senior AMRO.
Di bawah inisiatif pembiayaan risiko bencana, para deputi menyepakati pembentukan Sekretariat Interim Disaster Risk Financing (DRF). Sekretariat Interim DRF dengan dukungan fungsi inisiatif The Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF) berperan untuk membantu Co-Chairs ASEAN+3 dalam mengoordinasikan progres pembahasan inisiatif DRF, melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, dan memberikan bantuan teknis kepada anggota.
Para deputi juga menyetujui berbagai studi inisiatif Indonesia yang bekerja sama dengan AMRO terkait transaksi mata uang lokal dan utang rumah tangga, serta studi yang bekerja sama dengan ADB mengenai keuangan berkelanjutan. Ketiga studi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi anggota ASEAN+3 dalam perumusan kebijakan.
Para deputi juga menyambut baik usulan keikutsertaan Timor Leste sebagai observer dalam forum ASEAN+3, namun akan dibatasi hanya untuk beberapa agenda tertentu yang bersifat diskusi umum seperti Economic Review and Policy Dialogue (ERPD).
Sebagai penutup pertemuan, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional menyampaikan harapan terbaiknya bagi Korea Selatan dan Laos sebagai Co-Chairs ASEAN+3 di tahun mendatang.
Baca juga: Huawei dan ASEAN kerja sama bidang energi terbarukan-inovasi digital
Baca juga: ASEAN+3 bentuk fasilitas pembiayaan cepat perkuat CMIM
Baca juga: AMRO: Utang tinggi sebabkan keuangan ASEAN+3 rentan terhadap guncangan
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
