Perlu ada audit proyek jalan Pantura

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menyatakan perlunya dilakukan audit terhadap pengerjaan perbaikan jalan di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura).

Audit diperlukan karena setiap menjelang Idul Fitri, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum selalu mengelontorkan dana yang tak sedikit.

Bahkan, tahun ini, tidak kurang dari Rp1,28 triliun dana dialokasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk empat langkah penanganan jalur Pantura yakni pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rekonstruksi dan juga pembangunan jalan baru.

"Sayangnya, limpahan dana ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Fenomena ini tidak kunjung usai karena permasalahan terjadi dari hulu hingga hilir. Maka perlu dilakukan audit terhadap dana yang digunakan untuk perbaikan jalan di jalur Pantura itu," kata Ali Masykur Musa di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan, setiap tanggal 31 Oktober, proses APBN sudah dibahas. Dari pembahasan APBN itu, estimasi penerimaan negara sudah bisa diketahui.

"Ini berarti pada Maret atau awal tahun seharusnya setiap proyek sudah bisa dimulai setelah proses lelang. Bukan menjelang arus mudik baru dikerjakan," kata Ali Masykur Musa.

Tak selesainya perbaikan jalan di jalur utara itu hingga berlarut-larut lantaran tidak ada ketegasan dari pemerintah atas kontraktor yang nakal.

"Seperti sudah menjadi rahasia umum, kualitas material pembangunan jalan seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi. Kontraktor yang nakal seharusnya tidak boleh lagi ikut dalam tender pengadaan proyek perbaikan dan pemeliharaan jalan," tukasnya.

Problem lain, yang harus segera diatasi adalah adanya kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas yang diatur dalam UU.

"Pantura menanggung beban yang sangat berat. Setiap hari jalan ini dilewati 45 ribu-an kendaraan. Padahal, kapasitasnya hanya untuk 20 ribu kendaraan. Belum lagi beratnya muatan kendaraan seringkali di luar batas angkut maksimal," ujar tokoh muda NU ini.

Untuk itu, ia mengusulkan agar dilakukan pengurangan beban atau isi kendaraan dan harus ada infrastruktur alternatif untuk mengangkut beban yang berat.

"Masih ada kereta api dan kapal laut yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Jelas terlihat, masalah ini akan selesai bukan dengan cara menambal sulam jalan," kata mantan anggota DPR RI itu.