Repatriasi, solusi untuk akar masalah pengungsi Rohingya

Jakarta (ANTARA) - Abdu Rahman sebenarnya enggan menempuh pelayaran penuh marabahaya yang membuat nyawanya terancam setiap waktu. Tapi apa daya, pemuda Rohingya berusia 23 tahun itu tak punya pilihan, selain meninggalkan kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh.

"Perjalanan yang benar-benar mengerikan," kata Abdu Rahman, kepada stasiun televisi Australia, ABC, yang mewawancarai dia di Aceh setelah 17 hari mengarungi lautan ganas.

Aceh adalah wilayah Indonesia terdekat ke Myanmar. Untuk mencapai Aceh, seseorang harus berlayar sejauh 3.500 km dan mengarungi Laut Benggala dan Laut Andaman.

Sebelum mencapai Aceh, sebenarnya ada Kepulauan Andaman milik India dan pantai barat Thailand serta pantai utara Malaysia.

Namun, Abdu Rahman, seperti ribuan warga Rohingya lainnya sebelum dia, lebih memilih Aceh dan Indonesia, meski harus terlebih dahulu terkatung-katung di lautan.

Abdu dan ratusan Rohingya lainnya sampai kehabisan perbekalan dan harus menunggu hujan turun hanya demi bisa minum.

Dia adalah satu dari ratusan warga Rohingya yang belakangan ini berduyun-duyun mengungsi ke Aceh.

Sebagian warga Aceh sudah tak kuat lagi menampung mereka karena penduduk Aceh juga dihadapkan kepada kesulitan hidupnya sendiri.

Indonesia sebenarnya bukan tujuan Rohingya karena tujuan utamanya adalah Australia. Namun, setelah Australia tak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya, tujuan pengungsian pun berubah.

"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

Banyak warga Rohingya banting tulang hanya demi mengongkosi perjalanan penuh marabahaya, ke negeri lain, seperti Indonesia.

Lantas, mengapa gelombang pengungsi Rohingya terlihat lebih banyak, sehingga mengusik banyak pihak di Indonesia?

Dari berbagai laporan internasional, keadaan yang semakin buruk di tempat-tempat pengungsian Rohingya di Bangladesh, adalah faktor besar yang mendorong Rohingya mencari tempat lebih baik di negara lain.

Geng kriminal

Situasi buruk di berbagai kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, yang sudah menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia itu, diperparah oleh kekerasan antargeng kriminal di kamp-kamp pengungsi.

Menurut BBC, geng-geng penyelundup narkotika dan perdagangan manusia telah mengubah kehidupan di Cox's Bazar menjadi neraka bagi sejuta Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh pada 2017 guna menghindari penindasan yang sudah mengarah genosida di Myanmar.

Kebanyakan warga Rohingya tak memiliki identitas resmi karena pemerintah Myanmar tak mengakui mereka sebagai warga negaranya, sehingga saat mengungsi ke Bangladesh kebanyakan dari pengungsi tak memiliki dokumen resmi.

Padahal tanpa dokumen resmi, mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di Bangladesh, justru ketika mereka harus makan dan menafkahi keluarganya.

Mustahil mereka terus tergantung kepada bantuan kemanusiaan yang jumlahnya pun tak lagi sebesar dulu. Alhasil, mereka menjadi kian tak berdaya dan frustrasi.

Dalam situasi sulit ini, kelompok-kelompok kriminal masuk merekrut orang-orang putus asa yang mau melakukan apa saja demi bertahan hidup.

Mereka lalu dijadikan target penyelundupan narkotika dari Myanmar ke Bangladesh, dan objek perdagangan manusia.

Dari hari ke hari, aksi geng-geng kriminal ini makin meresahkan.

Mengutip laporan BBC, sampai pertengahan Juli tahun ini sudah 48 orang terbunuh akibat kekerasan antargeng kriminal, padahal tahun lalu "baru" 40 orang.

Saat bersamaan Bangladesh mulai jenuh menampung pengungsi Rohingya.

Awalnya keputusan menerima pengungsi Rohingya sudah menjadi kesepakatan bersama di negara mayoritas Muslim tersebut.

Namun, mengutip laporan Sri Lanka Guardian pada 11 Desember 2023, setelah enam tahun berlalu, banyak warga Bangladesh menjadi tak sabar menghadapi situasi ini, khususnya warga Bangladesh yang tinggal di Cox’s Bazar. Mungkin karena ini pula Pemerintah Bangladesh merelokasi sebagian pengungsi Rohingya ke daerah terpencil di Pulau Bhasan Char.

Banyak penduduk Bangladesh, bahkan tak lagi ingin mempertahankan Rohingya di Bangladesh, sekalipun hanya sementara, sampai menunggu kondisi aman untuk kembali ke Myanmar.

Wajib repatriasi

Rakyat dan Pemerintah Bangladesh tak bisa disalahkan oleh sikapnya itu, apalagi mereka juga negara miskin yang pastinya kesulitan menghidupi sejuta pengungsi.

Selama ini, Bangladesh terpaksa menggunakan sebagian besar sumber daya nasionalnya yang sebenarnya terbatas untuk menutupi pengeluaran dan mengurangi dampak pengungsian terhadap perekonomian, masyarakat, dan lingkungan.

Bangladesh juga merasa ditinggalkan sendirian mengurusi sejuta pengungsi ketika negara-negara, seperti India dan China, yang seharusnya aktif membantu mereka, justru terlihat berpangku tangan.

Dengan situasi-situasi pelik seperti ini, tak mengherankan jika Bangladesh menjadi pihak yang paling aktif mendorong pemulangan atau repatriasi Rohingya ke Myanmar.

Bangladesh menganggap repatriasi adalah jawaban untuk krisis kemanusiaan di kamp-kamp Rohingya.

"Kami tak melihat opsi lain, kecuali pemulangan secara aman pengungsi Rohingya," kata Menteri Informasi Bangladesh Hasan Mahmud, seperti dikutip Dhaka Tribune, akhir Agustus lalu.

Sementara, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Kalam Abdul Momen mendesak dunia dan kawasan terdekat Bangladesh, untuk aktif membantu warga Rohingya kembali ke Myanmar dengan selamat, aman, dan bermartabat.

Para pengungsi Rohingya sendiri masih berharap bisa kembali ke Myanmar, tetapi mereka tahu pasti Pemerintah Myanmar tak akan mau menjamin keamanan dan keselamatan mereka.

Faktanya, Myanmar memang terlihat menjadi pihak yang paling tidak serius dalam masalah repatriasi Rohingya. Sayang, sikap ASEAN yang menaungi Myanmar pun tak cukup kuat dalam mendorong repatriasi Rohingya.

Padahal kegagalan dalam merepatriasi warga Rohingya justru menciptakan situasi membahayakan di kamp-kamp pengungsian Rohingya yang membuat sebagian dari mereka nekat pergi ke negara lain.

Dan terbukti kemudian, kedatangan mereka di negara-negara tujuan pengungsian, termasuk Indonesia, menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan bahkan hukum.

Keadaan seperti ini sudah tentu tak bisa dibiarkan. Dan cara terbaik menghentikan kecenderungan ini adalah memastikan proses repatriasi terjadi.

Di sini, koordinasi antara para pemangku kepentingan, seperti Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), Bangladesh, ASEAN, Indonesia, dan negara-negara, seperti China, yang sangat didengar oleh rezim Myanmar, menjadi platform yang sangat penting.

Tanpa aksi kolektif yang kuat guna memastikan repatriasi Rohingya ke Myanmar berlangsung aman dan menyeluruh, gelombang pengungsi Rohingya ke negara-negara seperti Indonesia tak akan berhenti.