KKP Latih Blue Economy di Bantul

Jakarta, 23 Juli 2013 (ANTARA) -- Peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat diperlukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Apalagi banyak potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tinggi dan beranekaragam, sehingga perlu kesiapan SDM yang memadai. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaku utama bidang kelautan dan perikanan adalah mutlak dilakukan, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan. Pada kesempatan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) melatih 150 orang masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Kabupaten/Kota di DIY, di antaranya untuk pemberdayaan keluarga melalui program Posdaya. "Pelatihan ini berbasis Blue Economy." Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kegiatan Safari Ramadhan di kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (22/7).

Sharif menjelaskan, pelatihan berbasis Blue Economy dilaksanakan untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip zero waste (tidak ada limbah yang terbuang), efisien, pro kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja serta memperbaiki modal social dengan inovasi dan kreativitas. Karenanya pada pelatihan kali ini, dicontohkan bagaimana ikan pari dimanfaatkan keseluruhannya tanpa ada yang terbuang. Dagingnya untuk konsumsi, kulitnya untuk dijadikan tas dan sepatu, serta ekornya untuk dijadikan ikat pinggang. “Sebagai khalifatullah, kita harus selalu melakukan upaya pengelolaan secara bijak terhadap alam ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta secara umum,” tandasnya.

Dalam hal menjalankan fungsi pendidikan, lanjutnya, KKP memiliki lembaga pendidikan tinggi dan menengah yang bertujuan menyiapkan SDM terdidik dan kompeten bidang kelautan dan perikanan. Setiap tahunnya, lembaga pendidikan KKP meluluskan sedikitnya 1.400 orang yang siap diserap para pelaku usaha/bisnis di dunia usaha dan dunia industri. Di bidang pelatihan, sasarannya adalah peningkatan keterampilan para pelaku utama kelautan dan perikanan.

KKP juga telah menyiapkan SDM penyuluh yang siap mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar efektif dan efisien. Pada kegiatan Safari Ramadhan ini, para pelaku utama tersebut melakukan asah terampil, salah satunya melalui Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (GEMPITA). Fokus utama Gempita adalah pemberdayaan masyarakat perdesaan, keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam skala kecil. “Kegiatan Gempita terangkum dalam kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. Kelompok terbaik setiap provinsi ditampilkan dalam lomba Kelompencapir yang menyajikan pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal,” ujarnya.

KELOMPENCAPIR

Kegiatan ini merupakan Safari Ramadhan ketiga dari enam kegiatan yang diselenggarakan KKP pada tahun 2013. Berbeda dengan Safari Ramadhan lainnya, pada kegiatan kali ini digelar lomba Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir) Gempita dan pelatihan kelautan dan perikanan berbasis blue economy, yang hasilnya ditampilkan melalui unjuk kerja pelatihan. Pada lomba kali ini para peserta berasal dari Jawa Barat, Banten, dan DIY yang merupakan regional II dari enam regional se-Indonesia. Regional I adalah Sumatera, Regional II Jawa (tidak termasuk Jawa Timur), Regional III Jawa Timur, Bali, dan Nusra, Regional IV Sulawesi, Regional V Kalimantan, dan Regional VI Maluku dan Papua. “Bantul menjadi lokasi ketiga pelaksanaan Gempita pada tahun 2013, setelah Medan dan Banjarmasin,” katanya.

Kegiatan Safari Ramadhan merupakan agenda rutin yang sudah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setiap tahun. Untuk tahun 2013 di antaranya, KKP memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat provinsi DI Yogyakarta senilai Rp 4,7 miliar. Bantuan diperuntukan bagi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Bantuan juga diberikan untuk kartu nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, calon induk ikan serta pengadaan sarana prasarana pemasaran roda tiga. Selain itu, bantuan diperuntukan bagi peningkatan sarana pengembangan produk non konsumsi; sarana prasarana pengolahan tepung ikan dan tenda pemasaran serta bantuan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. “Batuan pendidikan ini merupakan kepedulian KKP yang diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama, yaitu nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam,” ujarnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)