CORE: Anggaran tingkatkan pendapatan rakyat miskin perlu ditambah

Alokasi belanja pemerintah bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini menyebut anggaran belanja pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin masih perlu ditambah, karena saat ini nilainya kurang dari 20 persen dari belanja pemerintah.

“Dari kajian kami, 75 persen lebih dari anggaran pemerintah disalurkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui program seperti bantuan sosial (bansos), sementara yang diperlukan masyarakat miskin adalah kesempatan untuk menambah pendapatan,” kata Hendri dalam CORE Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Selasa.

Hendri mengatakan masyarakat miskin perlu dipandang tidak sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang mampu membuat dirinya sendiri berdaya dengan diberikan bantuan untuk meningkatkan keahlian dan pendapatannya.

“Alokasi belanja pemerintah bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin,” katanya.

Selain itu, pemerintah yang terpilih pada pemilihan umum (pemilu) 2024 juga diminta menggunakan belanja negara untuk menyerap produk dari dalam negeri.

“Misalnya paket sembako untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Perlu dipastikan itu diisi oleh produk-produk dalam negeri dan bukan produk impor,” kata Hendri menambahkan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan yang melibatkan keluarga miskin untuk masuk ke rantai nilai domestik, misalnya dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Menurut Hendri, kebijakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota, dan bukan pemerintah provinsi, sehingga potensi korupsi dapat diperkecil dan nilai-nilai kebijaksanaan lokal juga dapat diterapkan.

Pemerintah juga diharapkan membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk terhubung dengan pelaku usaha besar, guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Investasi yang masuk juga perlu ditarik dari investasi untuk usaha lokal berskala menengah dan kecil. Mereka juga perlu diarahkan untuk berinvestasi di sektor-sektor prioritas,” kata Hendri.

Baca juga: Jubir: Wapres minta gubernur "update" data rakyat miskin ekstrem
Baca juga: Kemensos kaji ulang penerima BLT El Nino 18,8 juta keluarga miskin
Baca juga: Pemerintah alokasikan 8.000 ton beras bantuan El Nino untuk Garut