BKKBN bersama UNFPA bangun sinergi penanganan stunting

Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kedatangan Country Representative Badan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations Population Fund (UNFPA) untuk Indonesia Hasan Mohtashami bersama jajarannya untuk bangun sinergi penanganan stunting.

"Program-program kita akan berjalan bersama, kita sangat bangga bisa bekerja sama dengan BKKBN dan akan terus meneruskan kerja sama ini. Kita adalah teman, pertemanan antara dua institusi dan kita berharap ini akan terus berlanjut," kata Hasan Mohtasami dalam pernyataan resmi yang diterima di Kendari, Selasa, usai melakukan pertemuan dengan Kepala BKKBN pusat Hasto Wardoyo.

Kerja sama BKKBN dengan UNFPA telah terjalin lama dan saling mendukung satu sama lain diantaranya pada program keluarga berencana, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, percepatan penurunan stunting, dan program lainnya terkait kependudukan.

Hasan Mohtashami sendiri merupakan country representative untuk Indonesia yang baru menggantikan Anjali Sen.

Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian yang sangat penting bagi kedua institusi yaitu Age Spesific Fertility Rate (ASFR), unmet need, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting yang ternyata juga sangat berhubungan dengan keluarga berencana.

"ASFR masih 26,64 per 1.000 WUS (wanita usia subur yaitu usia 15 s.d. 19 tahun), targetnya kan 20. Ini salah satu permasalahannya dalam kesehatan reproduksi. Jadi sangat penting pendidikan kesehatan reproduksi ini khususnya bagi remaja. Saya rasa perlu sistem informasi yang masif tentang kesehatan reproduksi ini di sekolah dan keluarga.

Jadi kita punya 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) khusus untuk stunting, juga untuk para ibu hamil dan calon pengantin. Jadi saya kira kita butuh mendukung perempuan selama kehamilan dan nifas dan perhatian pada balita juga,” kata Hasto.

Ia juga percaya bahwa penggunaan alat kontrasepsi setelah melahirkan bisa sekaligus menurunkan angka stunting.

"Jadi saya kira tentang stunting, saya percaya isu perempuan sangat penting juga, karena saya pikir program keluarga berencana setelah melahirkan, pemasangan alat kontrasepsi setelah melahirkan kalau itu sukses saya kira stunting juga akan sukses turun. Karena jarak kelahiran (birth to birth interval) 36 bulan jarak idealnya sehingga anak sebelumnya bisa terperhatikan dengan baik agar tidak terjadi stunting," ujarnya.

Selain itu permasalahan lainnya yang perlu diperhatikan dalam kerjasama BKKBN dan UNFPA ke depan adalah disparitas Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi di Indonesia yang tinggi sekali.

"Penurunan stunting ini sangat penting karena bagi Indonesia IPM lebih rendah dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Jadi Pak Jokowi mengingatkan saya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di 2024, ini target yang ambisius. IPM di berbagai provinsi sangat beragam, di Indonesia Timur seperti NTT, Papua, IPM nya 68, DKI Jakarta 81, Bali 81, saya kira disparitas ini sangat terlihat. Mungkin kolaborasi KB dengan hak perempuan untuk memilih KB sangat berpengaruh pada stunting. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi,” tutupnya.*