Kemenko: Tambahan wilayah sampel IHK motivasi daerah kelola inflasi

Ini kami harapkan terutama kepada daerah yang belum masuk sebagai sampel IHK agar bisa semakin berkinerja baik

Jakarta (ANTARA) - Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Ferry Irawan mengatakan tambahan wilayah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 memotivasi daerah untuk semakin meningkatkan pengelolaan inflasi.

Hal tersebut lantaran dengan semakin baik pengelolaan inflasi suatu daerah, wilayah itu berpotensi masuk ke dalam sampel IHK dan mendapatkan penghargaan yang rutin diberikan Presiden kepada kabupaten/kota sampel IHK yang memiliki kinerja baik setiap tahunnya.

"Ini kami harapkan terutama kepada daerah yang belum masuk sebagai sampel IHK agar bisa semakin berkinerja baik," ujar Ferry dalam acara Sosialisasi hasil SBH 2022 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa.

Dalam SBH 2022, terdapat 60 kabupaten tambahan sampel IHK yang tersebar di seluruh provinsi. Dengan tambahan tersebut, nantinya penghitungan inflasi IHK pada 2024 akan didasarkan pada 150 kabupaten/kota sampel yang mencakup perwakilan wilayah urban dan rural.

Ferry mengungkapkan, daerah yang menjadi sampel IHK cenderung lebih berinovasi dalam pengendalian inflasi. Sebagai contoh di Sumatera, wilayah yang menjadi sampel IHK berinovasi dengan peningkatan produktivitas padi dengan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, hingga peningkatan produktivitas cabai dengan penerapan pertanian digital berbasis Internet of Things.

Kemudian di Sulawesi, inovasi dilakukan dengan peningkatan produktivitas cabai terintegrasi sistem informasi, penerapan pertanian digital pintar, pemanfaatan jalur distribusi toko kelontong Sampoerna Retail Community (SRC), serta pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk gelar pasar murah, subsidi ongkos angkut, dan bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Begitu pula di Nusa Tenggara-Maluku-Papua, inovasi dilakukan melalui subsidi pangan dan ongkos angkut pangan, perluasan Kerja sama perdagangan Antara Daerah (KAD) dan penguatan KAD antarkota/kabupaten intraprovinsi, program kemitraan close loop komoditas hortikultura dan digitalisasi pertanian melalui pertanian pintar, hingga peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan.

Selain itu, lanjut dia, tingkat keandalan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah sampel IHK selama ini juga cenderung lebih tinggi daripada tingkat keandalan TPID wilayah non IHK.

Kondisi tersebut tercermin dari median skor pada evaluasi kinerja kabupaten/kota IHK yang sebesar 77 pada 2021 dan 79 pada 2022, sedangkan pada kabupaten/kota non IHK sebesar 47 pada 2021 dan 55 pada 2022.

"Nah ini salah satu catatannya karena ukuran kinerjanya tidak terefleksi, sehingga kami berterima kasih dengan adanya usulan tambahan wilayah sampel IHK," katanya.