"Kepala BKKBN, Pak Hasto itu sangat jernih, perhitungannya detail, inovasi tersebut sebagai tanggung jawab untuk memastikan angka stunting pada 2024 turun di bawah 14 persen," kata Muhadjir usai membuka Gebyar BKB 1.000 HPK di Jakarta, Selasa.
Muhadjir menyambut baik inisiatif dan inovasi yang di lakukan BKKBN dalam memberikan informasi dan edukasi 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) pada Program Bina Keluarga Balita (BKB).
"Hadirnya para wisudawan dan wisudawati kader BKB itu akan mengurusi anak dan cucu sehingga memastikan bahwa mereka akan menjadi generasi unggul untuk ambil bagian penting untuk membawa Indonesia maju," katanya.
Baca juga: Menko PMK: Penanganan stunting di Indonesia mencapai 18 persen
Baca juga: Menko PMK: Perempuan memiliki peran penting dalam masa depan bangsa
Ia berpesan kepada kader BKB yang telah lulus untuk terus mengawal program BKKBN dan terus belajar agar ketika melayani masyarakat dapat memberikan informasi dan edukasi yang tepat.
"Faktor stunting banyak sekali, tidak hanya soal gizi saja tapi soal kebersihan lingkungan, sanitasi, ketersediaan air bersih, dan seterusnya juga menjadi faktor," ucapnya.
Muhadjir mengungkapkan angka stunting Indonesia tahun lalu 21,6 persen hal tersebut yang mendorong harus ada kerja sama seluruh pihak dengan membuat berbagai inovasi agar dapat mencapai target pada 2024 angka stunting turun di bawah 14 persen.
"Mudah-mudahan tahun ini angka stunting turun di angka 18 persen sehingga tahun depan menyisakan sekitar 3,5 persen kalau itu bisa tercapai maka target 14 persen akan terpenuhi," ungkap Muhadjir.
BKKBN menyelenggarakan Gebyar BKB 1000 HPK dalam rangka menyosialisasikan inovasi Bina Keluarga Balita (BKB)untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan memberikan apresiasi kepada para pengelola dan pelaksanaan BKB untuk 1000 HPK, serta mendorong para wisudawan Kelas Orang Tua Hebat (Kerabat) menjadi agen sosial dengan menyebarluaskan informasi terkait pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak khususnya 1000 HPK di wilayahnya masing-masing.*
Baca juga: Menko PMK sarankan pengelolaan dana PMT diserahkan ke desa/kelurahan
Baca juga: Menko PMK: Menu PMT sesuai standar gizi dengan berbasis lokal
Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
