Meski diveto AS, China minta DK PBB tak setop tanggung jawab atas Gaza

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan China akan berupaya agar Dewan Keamanan (DK) PBB tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza meski resolusi soal gencatan senjata mendapat veto dari Amerika Serikat.

"Meski rancangan resolusi Dewan Keamanan telah diveto, komunitas internasional tidak boleh berhenti mendorong gencatan senjata, melindungi warga sipil dan mencari solusi atas krisis kemanusiaan. DK Dewan Keamanan PBB tidak boleh berhenti untuk menegakkan keadilan dan memikul tanggung jawabnya," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China, Senin.

Sebelumnya pada Jumat (8/12), AS memveto rancangan resolusi DK PBB yang diajukan oleh Uni Emirat Arab dan didukung lebih dari 90 negara anggota PBB untuk menuntut penerapan segera gencatan senjata di Jalur Gaza ketika jumlah korban tewas terus bertambah.

Dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu, 13 suara anggota DK PBB lain mendukung sedangkan Inggris menyatakan abstain.

"China siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyatukan semua upaya demi satu tujuan bersama yaitu menghentikan konflik di Gaza dan bekerja tanpa henti untuk mewujudkan tujuan tersebut," ucap Mao Ning.

Menurut Mao Ning, selama dua bulan terakhir sejak pecahnya konflik Palestina-Israel, hampir 20 ribu warga sipil tewas akibat konflik di Gaza dan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi sehingga gencatan senjata merupakan prioritas utama dan mencerminkan aspirasi masyarakat internasional

"Hampir 100 negara, termasuk China, ikut mensponsori rancangan resolusi yang diajukan oleh UEA yang mewakili negara-negara Arab. Kami menyesali dan kecewa atas veto AS, sebagai satu-satunya veto dalam rancangan resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera," ujar Mao Ning.

Menurut Mao Ning, sikap diam dalam konflik tersebut akan mengakibatkan lebih banyak korban sipil dan bencana kemanusiaan yang lebih buruk, serta menyebarkan lebih banyak benih kebencian.

"Negara-negara besar yang berpengaruh sesungguhnya perlu memainkan peran konstruktif dalam membantu mengakhiri konflik, melakukan upaya terbaik untuk menghindari korban sipil, dan berpihak pada sisi perdamaian dan sisi kehidupan rakyat sipil," tegas Mao Ning.

Israel melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember 2023 setelah jeda kemanusiaan selama seminggu berakhir.

Hampir 18 ribu warga Palestina tewas dan lebih dari 49.229 lainnya terluka akibat serangan tanpa henti Israel di Gaza sejak 7 Oktober setelah Hamas.

Korban tewas di pihak Israel mencapai 1.200 orang.