ASEAN susun pernyataan bersama terkait perubahan iklim

Indonesia mulai menyusun zero draft dengan mengacu pada dokumen AJSCC tahun-tahun sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Negara-negara anggota ASEAN kembali menyusun pernyataan bersama terhadap perubahan iklim atau ASEAN Joint Statement on Climate Change (AJSCC) untuk menujukan komitmen mereka terhadap pengendalian perubahan iklim.

Indonesia mulai menyusun zero draft dengan mengacu pada dokumen AJSCC tahun-tahun sebelumnya, Perjanjian Paris, hasil konferensi perubahan iklim Sharm el-Sheikh, dan berbagai tambahan isu baru yang terjadi di kawasan ASEAN.

"AJSCC telah dikembangkan setiap tahun oleh ASEAN Working Group on Climate Change untuk berbagi posisi dan pandangan ASEAN mengenai kebijakan perubahan iklim global," kata Kepala Sub-direktorat Fasilitasi Negosiasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wukir Amintari Rukmi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Wukir menuturkan dokumen pernyataan bersama tersebut disusun dengan negara anggota ASEAN lainnya yang dipimpin oleh Indonesia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023.

Dia memaparkan tiga komponen utama penyataan bersama terkait perubahan iklim negara-negara anggota ASEAN tersebut, yaitu open section yang berisi referensi terhadap dokumen yang telah disepakati sebelumnya dan referensi lainnya terkait isu perubahan iklim.

Kedua, content section yang berisi dorongan kepada negara atau para pihak untuk memperkuat komitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Ketiga, closing section yang berisi mengenai seruan terhadap dukungan perubahan iklim lainnya.

Brunei Climate Change Secretariat, Ahmad Zaiemaddien Halbi memandang posisi ASEAN sangat rentang terhadap dampak perubahan iklim.

Menurutnya, ASEAN sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat perlu mengatasi perubahan iklim agar tidak berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi Asia Tenggara.

ASEAN Centre for Climate Change (ACCC) yang baru diluncurkan dapat membantu negara-negara anggota dalam menghadapi masalah perubahan iklim.

Mereka bekerja sama secara regional dan membangun koordinasi inisiatif perubahan iklim di antara negara-negara anggota ASEAN, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim kepada negara-negara tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, mengajak para pihak untuk memperkuat target nationally determined contribution agar selaras dengan Perjanjian Paris.

Dia juga mendorong negara-negara maju untuk memberikan bantuan keuangan dan dukungan teknis kepada negara-negara berkembang secara tepat waktu, berkelanjutan, dan inklusif.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2023 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN terkait perubahan iklim dan memaparkan berbagai kebijakan perubahan iklim global negara-negara ASEAN yang tertuang dalam AJSCC.

Acara itu didukung oleh Pemerintah Jerman di bawah inisiatif proyek ASEAN EU-German Climate Program yang dilaksanakan oleh GIZ bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dan ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC).