"Saya sudah minta dukungan ke Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) untuk merevitalisasi seluruh kawasan transmigrasi yang hampir setiap saya ke daerah transmigrasi selalu ada keluhan infrastruktur. Itu karena menjadi lahan wilayah yang tidak jelas statusnya," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (PATRI), ia mengatakan saat ini tanggung jawab wilayah transmigrasi masih tumpang tindih, baik pemerintah pusat maupun daerah saling melempar tanggung jawab sehingga berujung tidak jelasnya pertumbuhan di wilayah tersebut.
"Pemerintah daerah menganggap itu kewenangan kementerian pusat karena APBD-nya nggak cukup untuk mem-backup kepentingan wilayah transmigrasi. Sementara kementerian sudah menganggap itu kewenangan pemerintah daerah," tuturnya.
Ia mengharapkan dengan menggandeng Kementerian PUPR dapat memperjelas status dan tanggung jawab setiap wilayah transmigrasi.
"Saat ini fokus untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang hari ini tidak berpihak ke daerah transmigrasi baik yang baru maupun daerah transmigrasi yang sudah lama agar jelas tanggung jawab pemerintah mulai dari pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota," paparnya.
Dalam rapat itu Mendes PDTT didampingi beberapa pejabat Kemendes PDTT, di antaranya Sekjen Taufik Madjid, Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Yusra, dan Direktur Pelayanan Investasi Supriadi.
Baca juga: Mendes: Desa butuh pendampingan bantuan hukum selesaikan masalah desa
Baca juga: Kemendes PDTT gandeng BRIN percepat pembangunan desa berbasis data
Baca juga: Mendes: Pembangunan desa berbasis teknologi pangkas waktu pembangunan
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
