DKI siap dengarkan aspirasi massa penuntut hak tempat tinggal layak

namanya orang menyampaikan aspirasi kita dengar

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan siap untuk selalu mendengar aspirasi massa, khususnya bagi penuntut hak atas tempat tinggal layak di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

"Ya, demo biasa menyampaikan aspirasi, yang penting tidak anarkis. Kita dengarkan, namanya orang menyampaikan aspirasi kita dengar," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menjawab pers, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Arifin menegaskan, yang terpenting setiap aspirasi disampaikan secara aman dan damai, tanpa harus membuat kerusuhan ataupun kerusakan (anarkis).

Koordinator Umum Aksi Gugun Muhammad mengatakan, masih banyak permukiman warga di kota ini tidak layak huni karena beberapa program yang sebelumnya telah berjalan, tiba-tiba berhenti dan tidak menemui kejelasan penyelesaiannya.

Baca juga: Legislator minta warga kolong Tol Angke ditempatkan di hunian layak

Oleh karena itu, sebanyak 3.991 warga yang berasal dari 27 kampung di Jakarta dan tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta (JRMK) dan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Adapun tuntutannya antara lain meminta pembangunan Tower E serta sarana dan prasarana Kampung Susun Akuarium dilanjutkan hingga rampung.

Kedua, menuntut agar eks warga Kampung Bayam dapat menempati Kampung Susun Bayam dengan merujuk pada skema yang diterapkan di Kampung Susun Akuarium.

Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI menagih kewajiban penyerahan tanah dari PT Emticon agar lahan tersebut dapat digunakan warga Kampung Lengkong, Cilincing, Jakarta Utara.

Baca juga: Heru serahkan kunci rumah warga hasil Program Bebenah Kampung

Keempat, Pemprov DKI segera menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan lokasi konsolidasi tanah di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Kami menuntut agar Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta bekerja sama dengan tim Percepatan Reforma Agraria Pusat untuk menetapkan lokasi-lokasi yang kami usulkan guna menyelesaikan permasalahan dan penataan akses melalui permukiman," kata Gugun.

Massa aksi mulai berdatangan dan memadati Jalan Medan Merdeka Selatan pukul 13.40 WIB.

Terlihat beberapa petugas keamanan mulai berjaga ketat di depan pagar pintu masuk Balai Kota.

Baca juga: Pemprov DKI komit beri hunian layak bagi masyarakat