Pengamat: survei elektabilitas bukan kedok pembentuk opini

Survei seharusnya bukan merupakan pesanan, kedok untuk membentuk opini dari kepentingan pemesan, tapi memotret kondisi saat itu dengan menggunakan metoda-metoda ilmiah,"

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari "Rajawali Foundation" Nico Hardjanto mengatakan survei elektabilitas yang dilakukan oleh lembaga seharusnya bukan sebagai kedok untuk pembentuk opini.

"Survei seharusnya bukan merupakan pesanan, kedok untuk membentuk opini dari kepentingan pemesan, tapi memotret kondisi saat itu dengan menggunakan metoda-metoda ilmiah," katanya melalui telpon kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Untuk itu, menurut dia, lembaga survei sebaiknya membuka sumber data agar bisa diakses oleh masyarakat, dan tidak berlindung di balik kerahasiaan, sehingga kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

"Dibukanya akses sumber data terhadap survei elektabilitas guna mengurangi penggunaan survei sebagai kedok pembentukan opini," kata Nico yang juga pengajar di Universitas Paramadina tersebut.

Ia menambahkan, survei yang hanya mencantumkan angka-angka juga sangat berpotensi terhadap manipulasi. "Kalau lembaga hanya mengeluarakan angka-angak, maka potensi manipulasinya besar sebab angkanya bisa dibikin-bikin," katanya.

Menurut dia, wacana terkait perlunya akreditasi survei guna menghindari penggunaan survei dalam memanipulasi, mempengaruhi dan menggiring opini publik sebenarnya telah santer sejak 2009.

"Pada 2009 telah santer wacana akreditasi, karena lembaga survei dianggap bagian dari konsultan politik untuk mempengaruhi publik," katanya.

Namun wacana tersebut kemudian tenggelam dan akreditasi melalui asosiasi-asosiasi lembaga survei tak pernah terbentuk. Untuk itu, menurut dia, yang diperlukan adalah adanya kode etik dalam survei politik untuk menjamin kredibilitas dari hasil survei yang dilakukan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan rakyat terganggu oleh survei elektabilitas pesanan untuk menggiring pada opini tertentu.

"PPP tidak terganggu oleh survei. Tapi rakyat terganggu dengan survei pesanan yang membolak-balik opini atas nama metoda ilmiah," katanya melalui pesan singkat kepada Antara, Sabtu. Untuk itu, Romahurmuziy mengusulkan agar lembaga survei diakreditasi.

(M041/M026)