Pengelolaan sumber daya maritim demi menyejahterakan warga Papua

Beranda terdepan kedaulatan kemaritiman Indonesia ada di Biak Numfor, potensi sumber daya kelautan dan perikanan harus dijaga bersama, agar juga menyejahterakan keluarga OAP,

Biak (ANTARA) - Pemekaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, Pegunungan Papua, dan Papua Selatan mengalihkan sumber pendapatan "Bumi Cenderawasih" dari pertambangan emas ke sektor kemaritiman, terutama bidang perikanan dan kelautan.

Kabupaten Biak Numfor, salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Papua, memiliki luas keseluruhan 15.124 kilometer persegi, dengan rincian luas daratan 2.602 kilometer persegi dan lautan 12.522 kilometer persegi, yang terdiri atas Kepulauan Padaido/Aimando dan Kepulauan Numfor.

Biak sebagai gugusan kepulauan memiliki potensi sumber daya alam kemaritiman karena berada di garis Samudera Pasifik, sebelah utara Provinsi Papua.

Adapun Kepulauan Padaido terdiri pulau-pulau kecil yang secara tradisional terbagi dua bagian wilayah, yakni Kepulauan Padaido Atas dan Kepulauan Padaido Bawah.

Kepulauan Numfor terdiri lima pemerintah distrik dengan 39 kampung, merupakan daerah yang juga punya potensi perikanan berupa kepiting, udang, dan ikan tuna. Ketiga fauna maritim ini merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Bahkan, ketiga wilayah Kepulauan Padaido, Aimando, dan Numfor merupakan daerah perairan yang kaya dengan sumber daya perikanan dan kelautan karena didiami sekitar 200 biota laut masuk ke dalam 58 familia.

Selain kaya dengan jenis aneka flora, perairan Biak Padaido/Aimando dan Kepulauan Numfor memiliki kekayaan sumber daya kemaritiman dengan berbagai fauna, di antaranya 26 jenis burung, 14 jenis reptil, tujuh jenis mamalia, dan empat jenis serangga.

Wilayah perairan Biak berada di bibir Kepulauan Pasifik dengan area wilayah penangkapan 717, memiliki sumber daya laut seperti ikan tuna jenis yellowfins, tenggiri, hingga beragam terumbu karang beserta jenis hewan yang menghuninya.

Jenis flora yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat lokal adalah pohon kelapa yang diambil buahnya untuk diproduksi menjadi minyak kelapa dengan pengolahan secara tradisional.

Penduduk lokal Kepulauan Padaindo/Aimando dan kepulauan Numfor juga memanfaatkan kekayaan hasil laut. Para nelayan tradisional menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kepulauan perairan Biak yang kaya potensi sumber daya alam kemaritiman ditetapkan menjadi Kawasan Taman Wisata Laut melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.91/Kpts-VI/97.

Kekayaan sumber daya alam kemaritiman Biak menjadi daya tarik bagi investor untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).

Sumber daya kemaritiman di Biak juga berperan sebagai kawasan konservasi perairan untuk melindungi kawasan dari degradasi lingkungan, tempat hidup ikan, serta untuk perlindungan terumbu karang dan mangrove.

Potensi ikan tuna

Wilayah perairan Biak telah menjadi sumber ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan secara nasional.

Data Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan potensi ekonomi perairan Kepulauan Padaido, Kabupaten Biak Numfor--dari 10 kawasan konservasi perairan nasional tertinggi-- nilai ekonominya mencapai Rp68,9 triliun.

Ke depan, potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor menjadi lumbung pendapatan negara bukan pajak yang menjanjikan.

Bupati Biak Herry Ario Naap menyebut hasil perikanan, terutama ikan tuna yellowfins, mencapai 1,1 juta ton/tahun dengan perkiraan potensi pendapatan mencapai Rp17 triliun/tahun.

Potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang melimpah itu tidak saja menopang pendapatan negara bukan pajak, melainkan menjadi sumber kekuatan pada masa depan dalam menjaga kedaulatan kemaritiman Indonesia di kawasan Pasifik.

"Beranda terdepan kedaulatan kemaritiman Indonesia ada di Biak Numfor sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan harus kita jaga bersama, agar juga menyejahterakan keluarga OAP," ujarnya.

Mengelola sumber daya alam kemaritiman secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kampung dan pesisir kepulauan Kabupaten Biak Numfor

Melimpahnya sumber daya alam kemaritiman Biak Numfor juga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

Hingga 2023 sudah dua investor ikan tuna yang mulai mengelola kekayaan kemaritiman Biak. Bahkan investor tersebut setiap pekan sudah mengekspor ikan tuna segar ke Jepang melalui Bandara Internasional Frans Kaisiepo, Biak.

Dinas Perikanan Biak menyebutkan total ekspor ikan tuna segar ke Jepang sekitar 150 ton.

Dampak hadirnya investor di Biak Numfor juga membuka lapangan kerja baru bagi anak muda Papua.

Biak juga memiliki objek wisata sejarah peninggalan Perang Dunia II, misalnya, museum bawah laut Kapal Catalina, Lapangan Terbang Pulau Owi, Goa Jepang Binsari, hingga Monumen Perang Dunia II.

Provinsi Papua yang telah dimekarkan menjadi delapan pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota. Daerah ini, melalui kekayaan maritimnya, memiliki kesempatan menaikkan pendapatan sekaligus menyejahterakan penduduknya.

Potensi utama Provinsi Papua kini memang beralih, dari pertambangan ke sektor kelautan dan perikanan.

Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Pendeta Albert Yoku menyebut potensi perikanan dan kelautan harus dikelola baik dan berkelanjutan agar mampu menyejahterakan warga Papua, termasuk OAP.

Dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, maka visi misi pembangunan Papua 20 tahun ke depan harus dapat mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta Papua Damai.

Kebijakan Papua Produktif terkait dengan potensi kekayaan sumber daya alam kemaritiman di setiap kabupaten/kota untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan ekonomi keluarga OAP.

Papua Produktif, merujuk bahwa warga OAP bisa terlibat dalam mengelola kekayaan laut dan perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal mengaku potensi perikanan saat ini menjadi sumber pendapatan ekonomi OAP yang bermukim di pesisir perairan Papua.

Kebijakan pengelolaan sektor kemaritiman di bidang perikanan diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2023, dengan membangun permukiman warga Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

Kampung Nelayan Modern dibangun dilengkapi dengan beragam fasilitas kebutuhan nelayan, salah satunya yakni SPBU khusus nelayan.

Kelebihan lain Kalamo Biak, pemanfaatannya melibatkan masyarakat lokal setempat sebagai organisasi pengelola.

Konsep tersebut tergolong baru karena--dalam pengelolaan potensi perikanan dan kelautan-- memberi kepercayaan penuh kepada OAP.

Sistem pengelolaan Kalamo Samber-Binyeri sepenuhnya memberi kepercayaan kepada warga lokal. Keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan usaha tersebut menjadikannya sebagai sumber pendapatan baru bagi keluarga nelayan setempat.