BBM Nelayan, Prioritas KKP

Jakarta, 18 Juli 2013 (ANTARA) -- Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membawa dampak bagi para nelayan. Apalagi BBM merupakan komponen terbesar (sekitar 60%), sekali nelayan pergi melaut. Dalam rangka mengatasi permasalahan BBM tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus melakukan berbagai upaya membantu nelayan. Di antaranya, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina untuk menjamin ketersediaan dan kontinyuitas pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan serta mengusulkan nomenklatur khusus BBM bersubsidi untuk nelayan. Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada Safari Ramadhan 2013/1434 H di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. (17/7)

Sharif menegaskan, KKP tetap konsisten membantu nelayan untuk keluar dari kesulitan akibat kenaikan harga BBM. KKP pun telah mengambil langkah berkoordinasi dengan Kemenko Kesra dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan nelayan miskin terdampak memperoleh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Selain itu, KKP berkoordinasi dengan institusi terkait untuk mengijinkan nelayan membeli BBM di SPBU. Kebijakan ini merupakan solusi bagi nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kebijakan lain, KKP memfasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal-kapal perikanan termasuk kerjasama pemanfaatan flare gas untuk kapal-kapal perikanan bekerjasama dengan Pertamina. “KKP juga telah memberi bantuan kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan serta fresh money untuk mendukung usaha melalui progam PUMP (Pengembangan Usaha Mina Perdesaan),” jelasnya.

KKP juga telah merumuskan kebijakan serta melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diorientasikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Di antaranya, meningkatkan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan nilai tambah produk. Kedua, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketertelusuran (traceability) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku ikan untuk konsumsi dan industri.

Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta meningkatkan penguatan iptek kelautan dan perikanan. KKP juga konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya. “Untuk konservasi dan pengawasan, KKP telah melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya KP serta pengelolaan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana dan perubahan iklim serta memperkuat pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” tambah Sharif.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)