Manado (ANTARA News) - Komisi VI DPR meminta perbankan milik pemerintah di Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) agar lebih peduli kepada rakyat, melalui penyaluran kredit sebanyak mungkin kepada pengusaha kecil. Ketua Komisi VI DPR, Prof Dr Didik Rachbini, dalam dengar pendapat dengan perbankan di Sulut, Senin malam, mengatakan dana yang terhimpun di perbankan belum maksimal dalam membantu pengusaha kecil, makanya harus ditambah lagi. Dari sejumlah bank yang ada di Sulut, baru BRI yang menunjukkan pemanfaatan dana kepada masyarakat dimana bank tersebut hadir. Perbankan mempunyai tanggungjawab sosial, makanya kalau ada dana yang berasal dari keputusan politik DPR, seperti Surat Utang Pemerintah 005 (SUP), harus disalurkan kepada masyarakat. "Tetapi kalau memang keberadaan dana tersebut mengganggu mekanisme perbankan, jangan malu-malu ditolak saja, sebaliknya kalau menerima harus salurkan, jangan ditahan," kata Didik. Begitu juga dengan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), karena lahir dari SK Menteri, maka harus dapat termanfaatkan dengan sebaiknya-baik bagi pengusaha kecil, data di Sulut alokasi Rp17 miliar tetapi tersalur hanya sekitar Rp11 miliar. Anggota Komisi VI dari FPDIP, Ir Hasto Kristiyanto mengatakan perbankan BUMN ada semacam proyek bersama untuk menumbuhkan icon produksi dari Sulut, sehingga tumbuh industri unggulan daerah. Selain itu, Hasto meminta perbankan memanfaatkan perdagangan Sistem Resi Gudang terutama untuk produk unggulan seperti cengkeh, didanai dengan dana perbankan, sehingga mengatasi permasalahan harga yang sering timbul. "Bank pemerintah yang ada di daerah diharapkan ada suatu grand desain disampaikan kepada Komisi VI, sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan struktural, birokrasi dan hambatan-hambatan dari keputusan politis dari pemerintah maupun DPR," kata Hasto. Cecep Rukmana, anggota Komisi VI dari FPAN, mengemukakan sudah saatnya perbankan untuk memberikan kredit kepada industri unggul, tidak seperti saat ini yang lebih mengarah pada konsumti. Sedangkan Fahmi Hamzah, dari FPKS, meminta perbankan dan pemerintah daerah harus lebih meningkatkan koordinasi, karena kelemahan selama ini program perbankan masih dirasakan jauh oleh masyarakat terutama pengusaha keci. Perbankan yang hadir dalam dengar pendapat tersebut, Kanwil X Bank Mandiri, Agus Fuad, Kakanwil PT BNI 11 Manado, Widyatmoko Santoso, Kepala Bank BTN Manado, Ade Firman, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Manado, Rusli Witjahjono, Perum Perumnas, Bank Sulut. (*)

Copyright © ANTARA 2006