Indonesia dan ADB sepakati komitmen percepatan pensiun dini PLTU

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM).

Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan MoU mengenai Penyelarasan Mekanisme Transisi Energi, yang dilakukan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dan Director General and Group Chief Sector Group Ramesh Subramaniam di sela penyelenggaraan COP28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Selasa (5/12). Penandatanganan disaksikan secara langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa.

"MoU ini menjadi milestone kolaborasi ADB dengan ETM dan support dari berbagai donor melalui JETP (Just Energy Transition Partership), yang akan dimulai dengan pensiun dini PLTU," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan secara umum MoU tersebut bertujuan untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi di Indonesia dalam langkah menuju NZE, khususnya untuk memastikan pengurangan emisi lebih awal dan dekomisioning atau pengalihgunaan dari PLTU di Indonesia melalui pengaturan ETM dan memberikan ruang peningkatan kapasitas pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

ETM adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta, dan filantropi.

Program ETM saat ini sedang dijalankan di lima negara, yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan. Program ETM ADB di Indonesia terbilang paling ambisius dan progresif.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa pemerintah sudah mempersiapkan rencana pensiun dini PLTU dengan total kapasitas 4,8 gigawatt (GW) pada 2030, yang pendanaan dilakukan melalui JETP.