Jika penurunan angka stunting sudah menjadi prioritas nasional, seharusnya pembiayaan anak yang sudah terkena stunting juga ditanggung oleh pemerintahJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Heryawan mendorong pemerintah agar turut memperhatikan pembiayaan dan penyediaan gizi bagi anak-anak yang mengalami stunting.
“Jika penurunan angka stunting sudah menjadi prioritas nasional, seharusnya pembiayaan anak yang sudah terkena stunting juga ditanggung oleh pemerintah,” ujar Netty di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan upaya penurunan stunting, tidak hanya bisa dilakukan melalui pencegahan tetapi juga intervensi bagi anak yang mengalami stunting.
Netty menjelaskan saat ini pendekatan yang dilakukan lebih perbaikan data dan angka.
“Bahwa sebetulnya bayi stunting itu memang dilakukan pengukuran sesuai dengan yang dipahami dengan alat namanya antropometri. Kader yang terlatih bahkan seharusnya menegakkan stunting, dan itu ada ahlinya yang bernama spesialis anak,” kata Netty menegaskan.
Penurunan prevalensi stunting adalah langkah positif, tetapi penting juga untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah mencapai tahap gizi buruk bahkan stunting dapat mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.
Baca juga: Wapres akan kunjungi Jember untuk beri bantuan program stunting
“Ini mencakup pemberian pangan untuk keperluan medis khusus (PKMK) yang efektif dan dukungan dari pemerintah guna memastikan akses yang lebih adil bagi semua anak yang memerlukannya. Meskipun pencegahan stunting tetap menjadi prioritas utama, penting memberikan perhatian yang sama pada anak-anak yang telah mengalami stunting untuk memastikan bahwa mereka memiliki peluang pemulihan yang optimal dan pemberian PKMK harus menjadi bagian integral dari solusi ini,” jelas dia.
PKMK dapat digunakan sebagai tata laksana nutrisi untuk mencegah atau mengatasi stunting, terutama pada anak-anak dengan risiko stunting.
Direktur Eksekutif Habibie Institute Public Policy and Governance (HIPPG) Dr drg Widya Leksmanawati Habibie SpOrt MM, mendorong pemerintah agar segera mengakselerasi penetapan kebijakan yang mendukung intervensi gizi spesifik.
Hal ini sebagai langkah penting dalam percepatan pencegahan stunting guna mencapai target nasional yang menetapkan tingkat stunting sebesar 14 persen pada 2024.
“Penting bagi pemerintah untuk segera mengakselerasi penetapan kebijakan yang efektif dan konsisten di seluruh Indonesia. Kebijakan ini harus mencakup alokasi anggaran yang memadai, pelatihan, serta pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan program di lapangan," katanya.
Baca juga: BKKBN apresiasi perbaikan sanitasi di Jawa Tengah turunkan stunting
Dengan upaya ini, pemerintah dapat memastikan bahwa anak-anak di seluruh negeri mendapatkan akses yang setara ke intervensi gizi spesifik, membantu mereka tumbuh sehat dan mencapai potensi mereka sepenuhnya.
Widya menjelaskan bahwa pemerintah juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung penurunan stunting. Baginya, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya ini akan meningkatkan peluang kesuksesan dalam memerangi stunting.
“Pemerintah memiliki kesempatan emas untuk memberikan dampak positif pada generasi mendatang dengan mengakselerasi penetapan kebijakan intervensi gizi spesifik, seperti PKMK," jelas dia.
Langkah ini akan membantu menciptakan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi anak-anak Indonesia, sekaligus membantu mencapai target nasional untuk mengurangi tingkat stunting.
Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan nutrisi adalah langkah penting dalam mengatasi masalah angka stunting dan masalah kesehatan masyarakat lainnya di Indonesia. Semakin banyak pihak yang berpartisipasi dalam upaya tersebut maka semakin besar peluang untuk mencapai penurunan angka stunting.
Baca juga: BKKBN optimis target prevalensi stunting 14 persen tahun 2024 tercapai
Baca juga: BRIN: Mengatasi masalah stunting dengan konsumsi mineral seng
Pewarta: Indriani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
