Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Agung Laksono pada Senin mengirim surat kepada Ketua BPK Anwar Nasution agar melakukan audit investigasi terhadap proyek-proyek kerja sama PLN dengan rekanannya.
"Saya sudah kirim surat kepada pimpinan BPK agar melakukan audit investigasi atas proyek-proyek PLN dengan rekanannya, termasuk proyek yang dibiayai dana pinjaman dari luar negri," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin.
Agung menyatakan, hak PLN untuk meminta BPK melakukan audit terhdap proyek-proyek PLN. Hal ini sebagai bagian dari tugas pengawasan DPR.
Surat berisi desakan kepada BPK itu sesuai hasil Raker Komisi VI DPR dengan mitra terkait terutama Menneg BUMN. Hasil rapat kerja itu adalah perlunya audit investigasi terhadap proyek-proyek PLN.
Audit investigasi itu sangat penting agar realisasi proyek-proyek PLN termasuk yang menggunakan dana pinjaman luar negeri dilakukan transparan dan sesuai ketentuan.
Audit juga untuk meneliti lebih mendalam mengenai belum membaiknya kinerja PLN. Padhal BUMN ini mendapat kucuran subsidi yang tidak sedikit.
Subsidi untuk PLN diperkirakan masih mencapai lebih Rp17 triliun/tahun. Subsidi sebesar itu sangat membenani APBN.
Menurut Agung, besarnya subsidi karena PLN masih mengandalkan BBM untuk menggerakkan turbin-turbin pembangkitnya. Dengan BBM, maka harga aliran listrik masih terbilang mahal, yaitu 12 sen dollar AS/kwh. Apabila PLN menggunakan bahan bakar batubara, harganya 9 sen dollar AS dan bahan bakar uap 4 sen.
Sedangkan apabila menggunakan energi nuklir, maka harganya bisa turun menjadi sekitar 2,5 sen dollar AS.(*)