Lampung siapkan 143 bus AKAP untuk mudik

Tim dari Dishub Lampung akan memeriksa kelayakan bus meliputi pemeriksaan rem, ban, serta memeriksa surat-surat kendaraan...

Bandarlampung (ANTARA News) - Sebanyak 143 bus antar kota antar provinsi (AKAP) disiapkan untuk melayani penumpang selama angkutan mudik Lebaran tahun 2013/1434 Hijriah.

"Selain bus itu, sebanyak 149 angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) juga siap menunjang mudik Lebaran tahun ini," kata Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Adi Sriyono, di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan, untuk menyukseskan mudik Lebaran 2013 ini, pihaknya telah membentuk tim kajian yang terdiri atas organda, kepolisian dan dinas perhubungan kabupaten dan kota untuk melakukan penelitian persiapan menyambut mudik Lebaran.

Tim ini, lanjutnya, akan melakukan tugas-tugas analisa menyangkut kebutuhan riil angkutan lebaran, mengetem, pengaturan jarak kendaraan, sampai mencermati persoalan-persoalan yang dihadapi saat perjalanan mudik.

Target utama suksesnya mudik lebaran menurutnya, selain penumpang aman, nyaman serta selamat, juga akan diantisipasi kemungkinan terjadinya penumpukan penumpang dan keterlambatan ketersediaan bus di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

"Penumpukan penumpang di pelabuhan penyeberangan itu umumnya terjadi pada pukul 11.00 hingga 03.00 WIB," jelasnya.

Terkait uji kelayakan kendaraan mudik, lanjutnya tim kecil ini telah bekerja sejak 2 Juli lalu dan akan menggandeng penguji se-Lampung, untuk mengatasi kemungkinan dini terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tim dari Dishub Lampung akan memeriksa kelayakan bus meliputi pemeriksaan rem, ban, serta memeriksa surat-surat kendaraan, dan jika dinyatakan laik, dipasangi stiker Angkutan Lebaran 2013," kata Kepala Dishub Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung.

Pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap angkutan mudik lebaran 2013 yang tidak berstiker. Upaya ini dilakukan, untuk menciptakan rasa aman, kenyamanan serta keselamatan penumpang sampai tujuan.

lbar mengimbau masyarakat tidak menaiki kendaraan yang tidak berstiker layak jalan.