Ekonom harap debat capres-cawapres munculkan pemikiran baru

Bagaimana kira-kira Rp3.200 triliun itu apa persisnya, dialokasikan yang betul-betul, tujuannya apa, hasil akhirnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) Willem A. Makaliwe mengharapkan debat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 memunculkan pemikiran baru untuk menghadapi tantangan ekonomi.

"Jadi, mungkin kami berharap muncul pemikiran yang kami ingin tahu mungkin karena kebutuhan kami dari ekonomi juga, kami ingin tahu ekonomi persisnya apa tujuannya, pemikir-pemikirnya yang bisa mewakili dari suara dari masing tiga kandidat itu seperti apa clear-nya," kata Willem di sela seminar bertajuk "Dinamika Geopolitik dan Pengaruhnya pada Ekonomi dan Bisnis" di Jakarta, Senin.

Selain itu, ia juga mengharapkan dalam debat nanti, capres-cawapres juga bisa menguraikan lebih lanjut soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2024 sebesar Rp3.325 triliun.

Capres-cawapres diharapkan juga memiliki gagasan-gagasan agar anggaran sebesar itu dapat dialokasikan sesuai kebutuhan.

"Bagaimana kira-kira Rp3.200 triliun itu apa persisnya, dialokasikan yang betul-betul, tujuannya apa, hasil akhirnya. Itu yang kami tunggu dari debatnya. Tentu semua topik penting, politik luar negeri, keadaan domestik, itu semua penting, kebetulan karena kami ekonomi mungkin lihatnya ke sana," ujar Willem.

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa belanja APBN 2024 sebesar Rp3.325 triliun digunakan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi.

Transformasi ekonomi diperlukan untuk menghadapi gejolak dan perkembangan dinamika global yang masih dilanda ketidakpastian hingga saat ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tema debat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 berlangsung sebanyak lima kali.

Adapun tema debat ketiga yang dijadwalkan pada 7 Januari 2024, yakni ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.

Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).