Bey minta REI Jabar perhatikan kesehatan-lingkungan bangun perumahan

Harus diperhatikan itu, bapak ibu juga harus memperhatikan dalam membangun perumahan jangan sampai musim hujan kebanjiran dan pada saat musim kering sulit air

Bandung (ANTARA) -

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat untuk menerapkan konsep terpadu dengan memperhatikan berbagai aspek mulai dari kesehatan, transportasi, pendidikan, hingga lingkungan dalam membangun perumahan.

"Harus diperhatikan itu, bapak ibu juga harus memperhatikan dalam membangun perumahan jangan sampai musim hujan kebanjiran dan pada saat musim kering sulit air," kata Bey dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Jawa Barat 2023 di Bandung, Senin.

Bey menekankan perlunya kolaborasi dan sinergi pemerintah dengan dunia usaha termasuk properti, karena itu adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Terlebih, industri properti turut menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Oleh karenanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan," kata Bey.

Bey menilai Rakerda REI Jabar 2023 ini, merupakan momentum untuk meningkatkan bisnis properti yang lebih baik dengan memperhatikan beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan.

"Mari jadikan acara ini sebagai ajang untuk berdialog, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat sebagai bahan rencana kerja dan evaluasi untuk REI Jawa Barat ke depan," ucap Bey.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jabar Lia Nastiti mengatakan bisnis properti merupakan salah satu lokomotif yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempunyai dampak luas di masyarakat.

Namun, ungkap Lia, pada masa pandemi COVID-19, bisnis properti menurun, maka diharapkan pada Rakerda REI Jabar kali ini ada inovasi dan bisnis properti agar bisa pulih dan tumbuh kembali.

"Di sisi lain juga munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada dasarnya memaksa kita mengubah pola dan bertindak secara teknologi, seperti dalam hal perizinan," ujar Lia.