BNPP imbau masyarakat perbatasan gunakan hak pilih di Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengimbau seluruh masyarakat di kawasan perbatasan yang terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

“Untuk masyarakat di perbatasan, gunakan hak pilih karena pemimpin itu adalah produk dari masyarakatnya,” kata Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui di Kantor BNPP, Jakarta, Senin.

Zudan mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa memajukan daerah perbatasan, baik pemimpin setingkat Presiden dan Wakil Presiden hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Kawan-kawan di perbatasan, seluruh pemilih di kawasan perbatasan pilih anggota DPRD yang terbaik, DPD yang terbaik, presiden yang bisa memajukan kawasan perbatasan,” katanya.

BNPP, kata Zudan, merupakan mitra dari penyelenggara pemilu yang sifatnya melakukan pemantauan. Salah satunya mengenai kelancaran distribusi logistik pemilu hingga ke daerah batas.

“Apakah di kawasan perbatasan itu nanti logistiknya sudah masuk, kotak suaranya masuk, TPS-nya (tempat pemungutan suara) tersedia, tapi penyelenggara sepenuhnya adalah KPU dan Bawaslu,” imbuh Zudan.

Jika terdapat kesulitan, Zudan menyebut pihaknya siap untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Misalnya, untuk pengiriman logistik ke daerah kepulauan terluar, seperti Natuna dan Anambas.

“Belum lagi di kawasan perbatasan di batas darat yang sampai nanti misalnya di pedalaman Kalimantan Utara, Nunukan ke atas. Tarakan ke atas. Kemudian, yang di wilayah Bengkayang, Sintang, Putussibau. Itu kan yang di dalam-dalam,” sambung Zudan.

Namun begitu, dia menyebut saat ini pengiriman logistik Pemilu 2024 ke daerah perbatasan belum dilakukan.

“Kan ini (pemilu) masih lama, ya. Masih kita lakukan monitoring (pemantauan) karena belum ada pengiriman logistik. Kan belum berjalan ini. Biasanya nanti kalau mau pemilu itu, dua minggu sebelumnya. Itu berkoordinasi untuk memastikan logistiknya sampai di kawasan perbatasan,” ujar dia.

KPU RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Sementara itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Peran penting prajurit TNI di tengah masyarakat perbatasan RI-PNG
Baca juga: BNPP dan ANRI buat inovasi dengan bangun galeri arsip di PLBN Skouw
Baca juga: ANRI resmikan galeri arsip di Pos Lintas Batas Negara Skouw, Papua