Wapres Ma'ruf akan serahkan penghargaan hasil evaluasi AKIP

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali akan menyerahkan penghargaan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi, serta Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2023.

Menurut siaran pers yang diterima dari Kementerian PANRB di Jakarta, Senin, penghargaan untuk pemerintah daerah yang memperoleh nilai AKIP AA dan A tahun 2023 rencananya diserahkan Wakil Presiden RI K.H.Ma’ruf Amin pada Rabu (6/12), di Nusa Dua, Bali.

"Sementara Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akan memberikan penghargaan pada berbagai kategori, antara lain pemda yang memperoleh predikat BB serta B pada 2023, pemda yang menjadi pilot project reformasi birokrasi tematik, pemda yang mampu mempertahankan nilai AKIP A sampai 2023, serta unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM," jelas Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.

Penyerahan penghargaan hasil evaluasi AKIP, Reformasi Birokrasi, serta Zona Integritas ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain sebagai agenda dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat atas capaian reformasi birokrasi pemerintah selama tahun 2023 dan memberikan motivasi kepada instansi untuk selalu berbenah melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penyerahan hasil evaluasi tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan reformasi birokrasi RBXperience yang dilaksanakan pada 5 dan 6 Desember 2023 dengan agenda hari pertama coaching clinic, peer teaching, serta talk show bersama para praktisi terbaik kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia.

Hari pertama akan diisi dengan kegiatan asistensi yang akan dibuka oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Tema RBXperience tahun 2023 adalah "Dari Visi Menjadi Aksi, RB Berdampak untuk Indonesia Maju". Tidak hanya itu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, serta Kepala BPKP juga dijadwalkan hadir mengisi kegiatan sebagai pembicara kunci.

Pelaksanaan RBXperience termasuk penyerahan hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan pembelajaran dari kementerian/lembaga dan daerah untuk mempercepat peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintahan.

Beberapa pengalaman terbaik dalam percepatan implementasi reformasi birokrasi tematik akan dihadirkan untuk nantinya dapat direplikasi strategi implementasinya dalam penanganan isu kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan penerapan administrasi pemerintahan secara digital.