Kepala BNP2TKI menilai kritik sangat penting

Kritik itu suatu yang amat penting. Kalau tidak ada kritik atau hujatan sekalipun, bisa terlena,"

Purwakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menilai kritik atas kebijakan pemerintah atau atas permasalahan yang terjadi sangat penting untuk memperbaiki pelayanan masyarakat.

"Kritik itu suatu yang amat penting. Kalau tidak ada kritik atau hujatan sekalipun, bisa terlena," kata Jumhur saat berbuka puasa bersama dan dialog dengan pemangku kepentingan TKI di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jabar, Minggu, dalam rangkaian Safari Ramadan VI BNP2TKI di Pulau Jawa, 13--25 Juli 2013.

Jumhur menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia membuat berbagai aspirasi berkembang untuk selalu memperbaiki keadaan.

Termasuk dalam pelayanan TKI, kata dia, Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perlindungan kepada TKI.

"Perwakilan RI di negara-negara penempatan itu sekitar 80--90 persen kerjanya mengurusi TKI karena itu merupakan tugas langsung dari Presiden," katanya.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah bersama DPR RI juga sedang membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

"Revisi diarahkan pada penguatan perlindungan TKI," katanya.

Kepala BNP2TKI menegaskan bahwa para kepala Perwakilan RI yang serius bekerja keras melindungi TKI secara otomatis juga diperhatikan oleh pemerintah negara setempat.

"Kalau pemerintah kelihatan peduli terhadap warga negaranya di luar negeri, pemerintah negara tersebut juga peduli. Kalau tidak peduli, siapa lagi yang menghargai kalau bukan rakyat sendiri," katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Kepala BNP2TKI juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal dan mengatasi setiap kasus yang terjadi.
(B009/D007)