Semarang, (ANTARA News) - Indonesia jangan sampai mengabaikan melindungi keanekaragaman hayati karena menjadi sumber daya ekologis yang memberikan makanan, obat-obatan, produk industri, menjaga kesuburan tanah, dan air bersih. Kalangan pengusaha tanaman obat di Jawa Tengah ketika ditemui di Semarang, Senin (24/7) mengatakan, perlindungan keanekaragaman hayati mampu memberikan dan menjadi sumber kesejahteraan umat manusia di dunia, sehingga jangan sampai diabaikan. "Upaya perlindungan keanekaragaman hayati tidak hanya menyangkut masalah moral maupun etika, namun kini sudah menyangkut hidup atau matinya manusia (survival imperatives)," kata pengusaha tanaman obat asal Semarang, Hartono Gunawan (43). Ia mengatakan, internasionalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif menjadi sangat penting dalam pengembangan ekologi, karena saat ini penggunaan sumber daya alam cenderung didorong pasar, sehingga kepentingan yang selama ini tidak terwakili komponen pengambil keputusan dalam penentuan harga pasar terabaikan. Masyarakat yang menjadi korban kerusakan lingkungan tidak mempunyai suatu mekanisme untuk memaksakan kelompok guna membayar kerusakan itu, kecuali melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, kata dia. "Sumber daya alam yang biasanya `open access` harus diberi harga memadai, karena jika tidak dihargai manusia maupun badan hukum cenderung akan menggunakannya secara berlebihan," katanya. Tantangan saat ini bagi penentu kebijakan pada sektor sumber daya alam maupun lingkungan hidup adalah menerjemahkan prinsip "good governance plus" ke dalam norma hukum, kebijakan, dan strategi pengaktualisasiannya, kata Sukoco Basuki (51) anggota Kadin Provinsi Jateng yang juga menerjuni bisnis tanaman obat itu. Dengan format otonomi daerah seperti sekarang ini, kata dia, kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, terutama di tingkat kota dan kabupaten harus kuat. Diakuinya, kemampuan LSM, media massa, masyarakat, dan akademisi untuk menekan terhadap pengaktualisasian pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berbasis kepentingan rakyat masih terbatas, bahkan media massa masih memberikan porsi penulisan sebatas pada isu sumber daya alam dan lingkungan hidup.(*)

Copyright © ANTARA 2006