Wamenkeu: pengusaha belum gunakan fasilitas pelayanan malam

Saya mendapat informasi sampai tadi malam, belum ada yang memanfaatkan pelayanan Ditjen Bea Cukai yang buka sampai malam,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan para pengusaha ekspor dan impor belum memanfaatkan secara maksimal fasilitas layanan kepabeanan pada malam hari.

"Saya mendapat informasi sampai tadi malam, belum ada yang memanfaatkan pelayanan Ditjen Bea Cukai yang buka sampai malam," katanya seusai menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman antarpemangku kepentingan kawasan Tanjung Priok di Jakarta, Jumat.

Mahendra mengatakan Ditjen Bea dan Cukai telah membuka pelayanan hingga pukul 23.00 sebagai bagian dari instruksi Menteri Keuangan untuk mengatasi masalah lamanya waktu bongkar muat (dwelling time).

Namun, para pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan belum menggunakan fasilitas di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) tersebut, padahal Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Priok telah menambah 50 staf dari kantor pusat.

"Kami membuka pelayanan sampai malam, agar proses makin cepat, tidak ada `long stay`` dan efisiensi di Tanjung Priok makin meningkat. Meskipun belum ada yang memanfaatkan, kami akan jaga terus hingga 23.00," ujarnya.

Selain itu, dalam mengatasi masalah "dwelling time", Ditjen Bea dan Cukai telah memfasilitasi kerja sama antara operator pelabuhan dengan TPFT, serta melakukan pemindahan kontainer dari kawasan Tanjung Priok.

Saat ini, sejumlah truk kontainer telah memindahkan peti kemas yang "longstay" mulai dari 10 hari hingga setahun lebih, menuju tempat penampungan untuk memperlancar mobilisasi arus barang di kawasan pelabuhan.

Pemindahan kontainer tersebut dilakukan seusai dilakukan kesepakatan antara 14 pemangku kepentingan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang juga disaksikan oleh Mahendra.

Mahendra mengatakan untuk mewujudkan arus barang yang berkualitas di kawasan Tanjung Priok sangat dibutuhkan infrastruktur yang memadai, namun pemerintah berupaya melakukan pembenahan dari segi pelayanan dan proses bisnis dalam bidang kepabeanan.

"Kita melakukan perbaikan, karena saat ini, jangankan akses menuju Tanjung Priok, didalam pelabuhan pun terjadi macet. Untuk itu kita melakukan penugasan dari Menteri Keuangan sebagai efisiensi," ujarnya.

Mahendra juga mengharapkan dengan upaya memperlancar proses pergerakan lalu lintas barang di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, proses "dwelling time" tidak lagi terhambat.

"Kami mengharapkan implementasi kesepakatan benar-benar diselesaikan sehingga masalah `dwellling time` dan kepadatan arus barang selesai dalam seminggu menjelang lebaran," ujarnya.
(S034/N002)