Sekjen Gibran Center: Tudingan pemerintah seperti orba tidak berdasar

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gibran Center Fathul Nugroho menyebut tudungan sejumlah pihak yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini seperti orde baru (orba) dan berbuat kezaliman tidak memiliki dasar.

Fathul dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama ini jauh dari cerminan orba. Menurutnya, pemerintah justru menjalankan demokrasi sesuai aturan main yang berlaku.

"Bahwa jika ada yang menuding pemerintahan saat ini seperti orba itu sangat tidak berdasar, apalagi dikaitkan dengan pasangan capres cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Fathul.

Ia pun mempertanyakan bukti dari tudingan yang dilayangkan tersebut. Dia mengklaim tidak ada tindakan represif terhadap masyarakat pada pemerintahan saat ini.

“Apa bukti bahwa pemerintahan saat ini seperti orba? Sebab tidak ada tindakan represif dan pembungkaman terhadap masyarakat dan pers yang bersuara kritis," katanya.

Menurutnya, masyarakat bebas bersuara menyampaikan pendapat, termasuk mengkritik pemerintah dengan keras. “Hal semacam ini justru dianggap jamu oleh Presiden Jokowi. Meski terasa pahit, tapi menyehatkan,” ucapnya.

Selain itu, sambung Fathul, iklim demokrasi Indonesia juga semakin dewasa. Hal itu tercermin dari pelaksanaan pemilu yang menjadikan rakyat sebagai kedaulatan utama.

Begitu juga dengan perkembangan partai politik, tampak dengan beberapa partai baru yang memenuhi syarat lolos mengikuti Pemilu Anggota Legislatif 2024. Kata Fathul, hal ini mencerminkan bahwa keran demokrasi dibuka seluas-luasnya.

Lebih lanjut ia menyebut tudingan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi seperti orba bertolak belakang dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi.

Fathul mencontohkan hasil survei terbaru LSI Denny JA yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi meningkat di tengah kritik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam survei LSI Denny JA pada Juni 2023, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 76,9 persen, sementara di bulan Oktober dan November 78,6 persen.

“Bahkan ibu kota negara pun dipindahkan oleh Presiden Jokowi Widodo ke Pulau Kalimantan, ini semakin menegaskan bahwa pembangunan didorong untuk lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi Jawa sentris,” ujar Fathul.

Ia juga menyoroti sisi investasi yang berkembang di Indonesia. Selama pemerintahan Jokowi, ucap Fathul, terjadi peningkatan investasi di luar Pulau Jawa yang semakin tinggi.

“Di tahun 2022 investasi mencapai Rp636,3 triliun atau lebih besar 5,4 persen dibandingkan di Pulau Jawa, yakni Rp570,9 triliun. Pada semester I 2023 lebih tinggi 4,6 persen dibanding di Pulau Jawa, yakni Rp 345,9 triliun, sementara di Pulau Jawa sebesar Rp323,8 triliun,” paparnya.
Baca juga: Y-Publica: Pemerintahan Jokowi raih rekor kepuasan publik tertinggi
Baca juga: Populi Center: Mayoritas responden puas terhadap kinerja Jokowi
Baca juga: LSN: Tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi meningkat
Baca juga: Polstat: Tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi capai 68,2 persen
Baca juga: Survei CPCS: Tingkat kepuasan terhadap Jokowi capai 78,3 persen
Baca juga: Survei LSI: Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 76 persen