Cara Kemenkominfo manfaatkan digitalisasi buka akses informasi publik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya senantiasa memanfaatkan teknologi digital di era digitalisasi untuk membuka akses informasi publik sehingga masyarakat dapat mendapatkan akses informasi yang inklusif.

Terbaru Kementerian Kominfo meningkatkan fitur di situs website utamanya untuk kelompok disabilitas sehingga informasi publik bisa semakin inklusif didapatkan oleh berbagai kelompok masyarakat.

"Fitur ini telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti netra total, netra warna, disleksia dan gangguan motorik. Di mana fitur ini mampu memperbesar dan memperkecil teks dengan suara hingga mengatur rata kanan dan rata kiri," kata Budi dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut dalam hal pelayanan informasi untuk masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dipercaya untuk menghadirkan informasi publik terkini lewat berbagai kanal digital.

Beberapa inovasi layanan informasi bagi publik itu contohnya seperti kanal permintaan informasi yang bisa diajukan masyarakat ke surel pelayanan@mail.kominfo.go.id. Lalu ada juga aplikasi pengelolaan informasi hingga aplikasi Sistem Tiketing Layanan Informasi Publik (SIKelip).

Khusus SiKelip masyarakat bisa mengaksesnya lewat situs web https://eppid-sikelip.kominfo.go.id ataupun mengunduhnya sebagai aplikasi di Google Play Store.

PPID Kementerian Kominfo menjadikan sistem tersebut sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melayani masyarakat dalam hal menghadirkan informasi publik berkualitas. Menariknya sistem tersebut dijadikan salah satu rujukan utama untuk domain info.go.id.

“Proses bisnis dan conceptual model aplikasi SIKelip menjadi salah satu rujukan utama dalam pengembangan info.go.id. Selain itu, PPID Kementerian Kominfo menjadi pilot project implementasi info.go.id," kata Budi.

Kementerian Kominfo mencatat dari beragam kanal layanan digital itu sejak Januari-November 2023 telah ada sebanyak 329 orang yang direspons untuk mendapatkan informasi publik.

Dengan rincian 387 permintaan informasi melalui email, 66 orang pemohon informasi melalui WhatsApp atau Layanan Respons Cepat, serta 14 layanan informasi melalui aplikasi SIKelip.

Tidak hanya menggunakan berbagai kanal situs website, aplikasi untuk ponsel pintar hingga konten media sosial, Kementerian Kominfo juga melakukan kerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat dan media untuk melakukan diseminasi informasi publik.

Mulai dari Forum Koordinasi PPID bersama PPID kementerian, lembaga dan daerah. Lalu ada juga Forum Merdeka Barat 9 sebagai medium diskusi membahas kebijakan dan pengembangan inovasi yang dilakukan Pemerintah dengan platform digital.

Kemudian kolaborasi tata kelola pengelolaan media sosial dan penyusunan standar pelayanan informasi publik bersama institusi pendidikan, menjalin hubungan baik dengan media, hingga menghadirkan Program Literasi Digital yang melibatkan komunitas dan masyarakat.

"Harapan kami, ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya pembangunan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kominfo," begitu Menteri Budi mengakhiri penjelasannya.