Legislator pertanyakan kinerja Kemenkumham terkait kasus LP

Rangkaian Sidak (inspeksi mendadak) Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah LP selama ini tak lebih dari show yang jelas-jelas belum mampu menyelesaikan persoalan,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mempertanya kinerja Kemenkumham terkait rusuh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/7).

"Rangkaian Sidak (inspeksi mendadak) Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah LP selama ini tak lebih dari show yang jelas-jelas belum mampu menyelesaikan persoalan," kata anggota politisi Golkar itu di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Dari data atau catatan yang bisa dipelajari, potensi rusuh atau perlawanan warga binaan di LP Tanjung Gusta sesungguhnya sudah terlihat, sebab, LP itu dihuni 2.660 narapidana dan tahanan, padahal kapasitas tampungnya hanya 1.054 narapidana.

"Jelas bahwa jajaran Kemenkumham belum peduli pada potensi perlawanan warga binaan di LP Tanjung Gusta. Padahal, penampungan yang melebihi kapasitas selalu mengandung risiko alias bom waktu. Dan, bom waktu di LP Tanjung Gusta sudah meledak Kamis malam waktu setempat," ujarnya.

Menurut Bambang, kesalahan tidak bisa sepenuhnya dituduhkan pada petugas LP Tanjung Gusta. Manajemen LP hanya dipersiapkan untuk mengawasi dan melayani 1.054 Napi, bukan 2.660 napi dan tahananan.

"Saya yakin, manajemen LP Tanjung Gusta sudah mengeluhkan masalah ini, tetapi tidak ditanggapi Kemenkumham. Mengawasi dan melayani lebih dari 2.500 napi dan tahanan bukanlah pekerjaan sederhana. Apalagi, beberapa di antaranya berstatus Napi teroris," katanya.

Oleh karena itu, Bambang mempertanyakan hasil Sidak Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah LP selama ini.

"Kalau rangkaian Sidak Denny itu produktif, kelebihan kapasitas di LP Tanjung Gusta mestinya sudah dibenahi sehingga perlawanan warga binaan LP tidak terjadi," katanya.(*)