Kemenkeu: Intervensi pangan mampu turunkan inflasi beras November

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan intervensi kebijakan pada pengendalian harga pangan berhasil menurunkan inflasi beras pada November 2023.

“Pemerintah terus berupaya untuk menjaga konsistensi dalam mengantisipasi gejolak harga melalui berbagai intervensi, seperti stabilisasi harga dan pasokan. Salah satunya tercermin dari harga beras di berbagai kota yang mulai melambat, bahkan di beberapa kota mulai mengalami penurunan,” kata Febrio di Jakarta, Jumat.

Secara umum, inflasi November 2023 berada pada level 2,86 persen (year-on-year/yoy). Meski sedikit meningkat dibandingkan posisi Oktober 2,56 persen yoy, namun inflasi masih terkendali di dalam sasaran 2023, yaitu 3,0±1,0 persen.

Peningkatan inflasi November dipengaruhi oleh kenaikan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 7,59 persen yoy, di mana komoditas beras masih menjadi pendorong utama. Kendati begitu, tekanan inflasi beras terhadap inflasi umum telah melemah dibanding sebelumnya.

Pada November, inflasi beras tercatat 0,43 persen (month-to-month/mtm). Sementara sebelumnya, inflasi beras pada September berada pada level 5,61 persen mtm dan Oktober 1,72 persen mtm.

Di sisi lain, perlambatan inflasi inti masih berlanjut, yakni tercatat 1,87 persen yoy, sedikit lebih rendah dari bulan lalu 1,91 persen yoy, dan inflasi harga diatur pemerintah (administered price) turun tipis menjadi 2,07 persen yoy, dari 2,12 persen yoy pada Oktober.

Turunnya inflasi administered price dipengaruhi oleh menurunnya harga BBM seiring harga minyak mentah dunia yang melandai.

Febrio mengatakan peran APBN bersama dengan APBD terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk merespons harga pangan yang masih tertekan, terutama dalam mempersiapkan masa liburan Natal dan Tahun Baru.

“Di tengah harga pangan yang masih mengalami tekanan, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengantisipasi gejolak harga melalui kebijakan dari hulu hingga hilir. Bantuan pangan beras terus disalurkan dalam rangka menjaga akses pangan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan,” tutur Febrio.

Baca juga: BKF: Insentif fiskal rumah sebagai intervensi ketidakpastian ekonomi
Baca juga: BKF sebut APBN 2024 diarahkan dukung transformasi ekonomi
Baca juga: BPS: Tekanan beras terhadap inflasi mulai melemah