Kementerian BUMN sukses pertahankan WTP

Selama tujuh tahun berturut-turut opini audit BPK terhadap Kementerian BUMN bertahan pada status wajar tanpa pengecualian (WTP),"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengklaim kinerja kementerian yang dipimpinnya sudah semakin bagus tercermin rapor biru atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut.

"Selama tujuh tahun berturut-turut opini audit BPK terhadap Kementerian BUMN bertahan pada status wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Dahlan, usai melaporkan hasil audit laporan keuangan periode tahun 2012 Kementerian BUMN, di Kantor BPK, Jakarta, Kamis.

Menurut Dahlan, Kementerian BUMN bisa mempertahankan prestasi yang baik sejalan dengan kinerja para pengambil keputusan yang berimbas positif terhadap pembinaan BUMN.

Berdasarkan catatan, penilaian BPK terkait sejumlah komponen misalnya, struktur keuangan, kepatuhan atau standar akutansi keuangan, termasuk tertib administrasi dan tingkat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan (good governance/GG).

Kementerian BUMN selaku pembina perusahaan milik negara mendorong seluruh BUMN meningkatkan kinerja dan transparansi dalam hal tata kelola perusahaan yang baik dan benar (good corporate governance/GCG), sehingga memberi manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dahlan menambahkan, setiap tahunnya Kementerian BUMN selalu mampu mempertahankan prestasi baik dalam pelaporan hasil audit keuangan.

"Setiap tahun seperti itu (rapor biru). Dari tahun kemarin juga sama, biru lah pokoknya nilainya ga ada yang merah," ujar mantan Dirut PT PLN ini.

BPK setiap tahunnya selalu mengeluarkan laporan audit keuangan kepada seluruh Kementerian atau Lembaga (L/K).

Dari hasil pemeriksaan atas 37 laporan keuangan tahun 2012, BPK memberikan opinti WTP kepada 24 K/L, dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 13 K/L.

Namun BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern di 3 Kementerian atau opini WTP dengan Paragraf Penjelasan (DPP) atas lkaporan keuangan Kemendagri, Kementerian Agama,

Sedangkan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) mendapat opini WDP.
(R017/B008)