Sri Mulyani: Strategi anggaran yang baik dukung agenda perubahan iklim

Indonesia terus menggunakan fiskal sebagai alat paling penting dalam agenda iklim

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan strategi anggaran yang baik mendukung agenda perubahan iklim, sehingga penandaan anggaran (budget tagging) perubahan iklim terus didorong.

Pasalnya, perubahan iklim hingga saat ini semakin dirasakan oleh Indonesia dimana terdapat peningkatan suhu permukaan yang bisa mengarah ke berbagai bencana dan kerusakan terkait iklim.

"Indonesia terus menggunakan fiskal sebagai alat paling penting dalam agenda iklim," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia-Europe Investment Summit 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Setiap tahun, Pemerintah Indonesia rata-rata mengalokasikan 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dialokasikan pada kementerian/lembaga. Namun, terdapat pula alokasi lainnya yang berada pada pos subsidi serta penyertaan modal negara (PMN).

Menkeu menuturkan, perubahan iklim merupakan guncangan yang diperkirakan terus berdampak pada seluruh planet bumi. Untuk itu, Indonesia terus memastikan menjadi yang pertama mewujudkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), yaitu kontribusi Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dioksida.

Sejak 1900-2021, tren peningkatan suhu di Indonesia tercatat dari 25,5 derajat celcius menjadi kisaran 26 derajat celcius.

Maka dari itu, dirinya mengungkapkan Pemerintah Indonesia terus merancang berbagai strategi yang baik dalam APBN untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi.

"Kami menggunakan alat fiskal pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan sendiri atau bekerja sama dengan banyak lembaga," tuturnya.

Adapun strategi kebijakan pendapatan yang mendukung agenda iklim, kata dia, yakni kebijakan pendapatan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, merangsang investasi pada energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, serta memastikan transisi yang adil dan terjangkau.

Kebijakan tersebut antara lain seperti fasilitas perpajakan untuk merangsang investasi energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi ramah lingkungan.

Kemudian strategi kebijakan belanja dilakukan untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan berdaya tahan dengan iklim, memperkuat kapasitas belanja daerah, menyediakan penyangga fiskal untuk pembiayaan bencana, dan mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan. Contoh strategi kebijakan tersebut seperti alokasi mitigasi dan adaptasi pada berbagai lini kementerian.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan, strategi kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menghijaukan pembiayaan melalui kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Government/ESG) dan mendorong instrumen yang lebih inovatif. Kebijakan tersebut antara lain Kerangka kerja Sekuritas Pemerintah Berkelanjutan dan obligasi berkelanjutan.