“Kita ada data aplikasi Sigmon yang kita harap masyarakat juga mengunduh itu dan membantu kami memonitor layanan di masing-masing wilayah. Jadi dengan adanya informasi itu, Diskominfo bisa melakukan monitoring secara realtime dan menyeluruh,” kata Ketua Tim Pusat Monitoring Telekomunikasi Kementerian Kominfo Indra Apriadi.
Tidak hanya untuk membantu Kemkominfo, masyarakat dapat memanfaatkan fitur dalam Sigmon untuk keperluan pribadi, seperti memastikan operator apa yang tepat digunakan di sebuah wilayah, berapa kecepatannya, termasuk pusat kontak jika membutuhkan informasi layanan.
“Di sana kita bisa melihat operator terdekat, misalkan kita mau ke Kintamani, nah di Kintamani ada siapa (operator) ada XL kah atau ada semua operator di situ, kadang-kadang kan kita tidak tahu ada apa saja. Nah di sana kita bisa lihat,” ujar Indra.
Baca juga: Kemkominfo koordinasi dengan BSSN dan KPU cek dugaan kebocoran data
Baca juga: Kemkominfo pastikan hadirnya Starlink untungkan semua pihak
Dengan ini, maka semakin banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi akan semakin banyak sampel untuk membantu pengguna lainnya, dan kualitas layanan yang tersimpan turut membantu pemerintah mengumpulkan data sehingga tahu lokasi mana yang membutuhkan pemerataan.
Indra menuturkan sejak 2021 Kemkominfo memiliki Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) yang berisi data-data layanan internet telekomunikasi termasuk infrastrukturnya.
Namun yang menjadi hambatan adalah mengawasi operator secara realtime dan menyeluruh agar mereka menyediakan layanan sesuai standar, apalagi dengan geografis Indonesia yang begitu luas.
Umumnya PMT akan menerima data laporan dari operator, mereka akan menyampaikan kondisi layanan dan infrastrukturnya. Maka dari itu Kemkominfo menyosialisasikan ini ke pemerintah daerah agar ikut memantau langsung di wilayahnya.
“Dengan sosialisasi ini mereka (pemerintah daerah) bisa mendapatkan informasi soal PMT dan Sigmon, jadi data yang kami butuhkan dan dukungan dari masyarakat dan pemda itu makin banyak, kolaborasi daerah dan pusat akan lebih baik,” ujar Indra.
Sosialisasi PMT Pos dan Penyiaran di Pulau Dewata sendiri merupakan rangkaian ketiga setelah sebelumnya digelar di Jakarta dan Yogya, di mana sekitar 100 perwakilan pemerintah daerah hadir dari 29 November-1 Desember 2023, tidak hanya dari Bali tapi juga NTB, NTT, hingga Kalimantan.
Baca juga: Tony Blair temui Menkominfo bahas perlindungan data hingga AI
Baca juga: Menparekraf: Pariwisata harus berikan keterbukaan informasi publik
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023
