BNSP: Pemegang sertifikat SDM pariwisata 3 tahun harus perpanjangan

Jadi masa berlakunya sertifikat dimiliki oleh asesi atau oleh para pemegang sertifikat itu tiga tahun harus melakukan perpanjangan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) NS Aji Martono mengatakan peserta program sertifikasi sumber daya manusia (SDM) bidang kepariwisataan harus melakukan sertifikasi ulang setelah tiga tahun menerima sertifikat itu.

“Jadi masa berlakunya sertifikat dimiliki oleh asesi atau oleh para pemegang sertifikat itu tiga tahun harus melakukan perpanjangan,” ujar Aji Martono saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Pembaruan sertifikasi, lanjut dia dilakukan terkait dengan pengetahuan bidang serta keahlian yang digeluti. BNSP pun akan terus memantau dan menjaga proses sertifikasi termasuk pemanfaatan sertifikat dalam menjalankan profesi.

“BNSP hadir di sana untuk melihat apakah sertifikasi yang dimiliki seseorang itu benar-benar bisa digunakan dan pada akhirnya menambah kualitas daripada pekerjaan yang dilakoni di bidang kepariwisataan,” tambahnya.

Aji mengatakan capaian Kemenparekraf bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang merupakan kepanjangan tangan BNSP yang berhasil mencetak 52.000 orang SDM kepariwisataan tersertifikasi diharapkan mampu mendukung serta memberikan jaminan kualitas atas kinerja perorangan.

Diketahui, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Titik Lestari menuturkan program sertifikasi SDM kepariwisataan pada 2022-2023 telah melakukan sertifikasi kepada 52.000 orang.

"Terkait dari jumlah dari 52 ribu yang kita lakukan sertifikasi pada 2022-2023 ini sebagai SDM atas sebaran dari enam key tourism area (KTA atau destinasi wisata)," ujar Titik.

Rangkaian program sertifikasi SDM kepariwisataan (Certification of Tourism Human Resources), lanjut dia, merupakan program unggulan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf yang menggunakan dana pinjaman hibah luar negeri (PHLN) yang berasal dari Bank Dunia dalam rangka menjamin keberlanjutan pasokan tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata.

Kegiatan yang menggunakan anggaran dari Bank Dunia sekitar Rp80 miliar ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) melalui peningkatan kompetensi (upskilling), penguatan kompetensi (reskilling), dan penambahan kompetensi batu (new skilling), sehingga mampu menciptakan peluang kerja sama dan peluang usaha bagi SDM parekraf.

Baca juga: Kemenparekraf sertifikasi SDM kepariwisataan 52.000 orang
Baca juga: Kemenparekraf-LPS kolaborasi hadirkan SDM pariwisata berkualitas
Baca juga: Wakil Ketua MPR: SDM pariwisata harus kedepankan kearifan lokal