Updating data dari BKKBN akan menjadi kunci suksesnya kita semua dalam melakukan intervensi panganJakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional/National Food Agency memastikan program bantuan pangan dapat terus bergulir untuk 1,4 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) dengan mengandalkan data yang disusun oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Kami berharap pendataan KRS supaya bisa terus menerus dalam memvalidasi datanya, karena selalu ada perubahan di masyarakat. Pemutakhiran data menjadi penting dan perlu setiap bulan. Updating data dari BKKBN akan menjadi kunci suksesnya kita semua dalam melakukan intervensi pangan," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Rabu.
Arief menyampaikan bahwa Bapanas ikut andil dalam menginisiasi bantuan pangan penanganan stunting sejak April 2023.
Setelah pemutakhiran data dilakukan oleh BKKBN, pihaknya kemudian bertemu dengan Presiden Joko Widodo melalui Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan yang ditujukan untuk mengurangi angka stunting.
Baca juga: NFA perkuat pengelolaan CPP jaga stabilitas pasokan dan harga pangan
Baca juga: NFA serukan penguatan stok pangan pasar pemda sambut natal-tahun baru
"Sebagaimana restu dari Bapak Presiden Joko Widodo, NFA bersama BUMN pangan sejak April 2023 meluncurkan bantuan pangan penanganan stunting kepada 1,4 juta KRS. Data KRS ini kita peroleh dari BKKBN yang tentunya valid dan akurat serta terperinci hingga by name by address," tuturnya.
Bantuan pangan penanganan stunting ditugaskan kepada ID FOOD untuk menyalurkan bantuan pangan berupa 1 pak telur ayam dan 1 kg daging ayam selama 3 bulan di 7 provinsi prioritas penanganan stunting sesuai data dari BKKBN.
Tahap pertama telah tuntas dan tahap kedua terus dilanjutkan selama periode September sampai November.
Bantuan pangan penanganan stunting tahap kedua yang telah bergulir sejak 11 September, realisasinya secara nasional telah mencapai 89,66 persen dan merupakan bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan dengan jumlah penerima sebanyak 1.446.089 KRS.
"Untuk tahun 22024, NFA bersama Kementerian BUMN kembali menugaskan ID FOOD menyalurkan paket bantuan pangan seperti ini kepada 1,4 Juta KRS di 7 Provinsi Prioritas, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatra Utara," ucap Arief.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan bahwa Bapanas menaruh perhatian besar terhadap data KRS. Sehingga pada 2023, Bapanas bersama kementerian lembaga lain, NFA telah menyalurkan bantuan pangan kepada total 2.837.212 keluarga.
"BKKBN akan terus melakukan pendataan karena Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 mengamanatkan itu. Kami wajib melakukan pemutakhiran data setiap tahun. Data bukan segala-galanya, tapi tanpa data, kita tidak bisa apa-apa," sebutnya.
Baca juga: Bapanas mendorong kolaborasi dalam pengembangan pangan fungsional
Baca juga: Bapanas optimalkan millet sebagai sumber alternatif pangan
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
