Andika Perkasa khawatir data pemilih yang dibobol dapat intervensi KPU

"Cyber security bricks ini kan diduga sudah terjadi, yang paling penting bagi kami sebagai salah satu peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah bagaimana troubleshooting dari KPU yang juga harus bisa dijelaskan secara detail mengenai langkah-l

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Muhammad Mahfud Md Andika Perkasa khawatir data pemilih yang dibobol pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum (kpu.go.id) dapat digunakan oleh pembajak untuk mendorong intervensi apapun ketetapan yang dibuat KPU terkait Pemilu 2024.

"Cyber security bricks ini kan diduga sudah terjadi, yang paling penting bagi kami sebagai salah satu peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah bagaimana troubleshooting dari KPU yang juga harus bisa dijelaskan secara detail mengenai langkah-langkah, sehingga data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk misalnya mengintervensi apapun keputusan KPU sendiri nantinya, khususnya yang berhubungan dengan digital," kata Andika saat ditemui usai mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.

Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.

Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.

Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Data yang berhasil diakses "Jimbo" itu mencakup informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, KPU pun terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.

"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11).

Betty mengatakan KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo" tersebut.

KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, termasuk berkoordinasi dengan BSSN untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol itu.