Kepala Pusat Studi CHED ITB-AD, Roosita Meilani Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta penting untuk menyusun regulasi pengendalian tembakau yang lebih kuat dan komprehensif.
Dengan begitu, menurutnya, dapat mencapai target jangka panjang dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.
"Kesehatan harus menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan nasional. Muhammadiyah sebagai organisasi terkemuka telah memberikan kontribusi nyata terutama dalam menghadapi dampak negatif penggunaan produk tembakau," ujarnya yang juga ketua Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN).
Ia mengatakan tingginya prevalensi perokok di dalam negeri memerlukan perhatian serius, karena dampak negatifnya dapat berpotensi menyebabkan masalah pertumbuhan dan stunting pada anak-anak.
Terkait regulasi pengendalian tembakau, Roosita mengatakan saat ini masih menunggu penetapan RPP Kesehatan turunan UU Kesehatan No. 17 tahun 2023.
"Dalam proses penyusunan regulasi ini, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Halaqoh Kesehatan dan webinar yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung penyusunan Pasal Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan," tuturnya.
Ia menyampaikan Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung tindakan nyata dalam mengendalikan penggunaan produk tembakau, guna menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas.
"Kesehatan dipandang sebagai hak setiap individu, dan Muhammadiyah mempertahankan komitmennya untuk terus aktif berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia," katanya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2023
