Menteri PUPR: Serah terima barang milik negara bentuk akuntabilitas

Serah terima BMN ini merupakan bentuk akuntabilitas yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR atas program dan arahan dari Kemenkeu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan serah terima barang milik negara atau BMN merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan.

"Penyerahan BMN ini atas panduan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Program yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian PUPR, kita laporkan kembali kepada masyarakat, yang tidak hanya dalam bentuk infrastruktur, namun juga infrastruktur kerakyatan," ujar Basuki dalam acara Seremoni Serah Terima BMN di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, terdapat sejumlah BMN yang dilakukan serah terima seperti infrastruktur air minum, rumah susun (rusun) baik di pemerintah daerah (pemda) maupun lembaga pendidikan negeri dan pesantren serta ada juga dari non-Muslim juga seperti krematorium.

Kemudian, terdapat jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR hampir 600 jembatan gantung, yang mana salah satunya yakni Jembatan Gantung Baleraja, yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, telah diresmikan.

"Ini semua kita serahkan kembali kepada pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan. Serah terima BMN ini merupakan bentuk akuntabilitas yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR atas program dan arahan dari Kemenkeu," kata Basuki.

Dalam kesempatan sama, Sri Mulyani mengatakan bahwa BMN yang diserahterimakan pada Rabu, termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika.

Dan, itu termasuk di dalamnya infrastruktur konektivitas, sumber daya air, permukiman dan perumahan merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membangun secara ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia.

BMN lain yang juga sangat penting bagi kegiatan ekonomi seperti bangunan pasar yang direnovasi, kemudian juga kawasan cagar budaya Keraton Mangkunegaran yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Mangkunegaran Surakarta.

"Ini merupakan dukungan dari pemerintah pusat untuk terus bisa meningkatkan dan melestarikan budaya Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya, ada juga BMN rusun yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat diserahkan kepada pemda, yayasan, ponpes, maupun universitas.

Dan BMN-BMN lainnya yang merupakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan dan perbaikan kawasan kumuh, pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang secara transparan dan menyampaikan kepada publik berbagai anggaran pembangunan yang sudah dibelanjakan oleh Kementerian PUPR.

Hingga saat ini pemerintah memiliki aset dengan total nilai valuasi Rp6.660 triliun barang milik negara.

"Ini adalah simbol dari kehadiran negara yang berupa pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. ini yang dibangun dengan berbagai pendanaan mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bahkan juga melalui surat berharga negara atau surat utang negara. Dengan adanya aktivitas ini bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan berasal dari uang rakyat dan kembali manfaatnya kepada masyarakat," kata Sri Mulyani.

Pada 2023 ini, Kementerian PUPR kembali melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp15,41 triliun, yang terdiri dari BMN yang akan dialihstatuskan kepada kementerian/lembaga Negara (K/L) senilai Rp1,54 triliun dan yang untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah/yayasan senilai Rp13,87 triliun.

Rincian BMN yang diserahkan kepada 6 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 pemerintah kabupaten, dan satu yayasan.