Hatta: BUMN-pemrakarsa garap studi kelayakan JSS

Sudah ada usulan, tapi saya minta rapatkan dulu dalam rapat koordinasi."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah berencana meminta BUMN untuk bekerjasama dengan pihak pemrakarsa untuk menyelesaikan studi kelayakan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).

"Sudah ada usulan, tapi saya minta rapatkan dulu dalam rapat koordinasi," ujar Hatta saat ditemui, di Jakarta, Selasa.

Hatta menjelaskan usulan sinergi BUMN dengan pihak pemrakarsa Konsorsium Banten-Lampung yaitu PT Graha Lampung Banten, untuk mengerjakan studi kelayakan, berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun, ia tidak menyebutkan BUMN yang akan ditugaskan pemerintah untuk membantu pihak pemrakarsa, karena masih menunggu laporan lebih lengkap dari tim tujuh selaku perumus proyek tersebut.

"Saya masih minta laporan dari tim tujuh, sebelum nanti diputuskan dalam rapat koordinasi," katanya.

Tim tujuh yang terbentuk pada bulan Juli 2012 beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet.

Hatta mengharapkan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda segera dilakukan, agar dapat selesai selama setahun, dan pembangunan proyek infrastruktur ini dapat segera terlaksana.

"Targetnya studi kelayakan itu selesai setahun, kalau bisa pada 2014 sudah selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedi Priyatna mengatakan, studi kelayakan proyek JSS sudah dimulai dan didanai Kementerian Pekerjaan Umum, dengan anggaran berkisar Rp16-20 miliar.

Dalam pembuatan studi kelayakan proyek tersebut pemerintah tidak melibatkan pihak swasta pemrakarsa, padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 disebutkan bahwa konsorsium Graha Banten adalah pemrakarsa proyek, penggarap studi kelayakan, serta desain dasar.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda diproyeksikan menghabiskan biaya sekitar Rp225 triliun. Jembatan itu akan dibuat sepanjang 29 kilometer yang terdiri atas jalan tol, rel kereta api, serta pipa gas dan jalur fiberoptik.

Menurut rencana, pencanangan tiang pertama (groundbreaking) pembangunan proyek KPS ini berlangsung pada tahun 2014. Namun, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan terkait dengan studi kelayakan.