Kemendikbudristek: Penyaluran BOSP alami peningkatan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kerja, Perencanaan, Evaluasi dan Transformasi Digital Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Nandana A. Bhaswara menyatakan penyaluran dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) mengalami peningkatan, baik dari sisi anggaran maupun penerima satuan pendidikan.

Pada acara Webinar Persiapan Penyaluran BOSP Tahun 2024 di Jakarta, Selasa, Nandana menyebutkan realisasi dana BOSP tahun 2023 telah mencapai Rp56,81 triliun dari total anggaran sebesar Rp57,19 triliun atau secara umum mengalami kenaikan 2,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya terealisasi sekitar Rp54,95 triliun dari total anggaran sebesar Rp56,52 triliun.

"Capaian positif juga terjadi pada jumlah satuan pendidikan yang menerima realisasi anggaran yaitu mengalami kenaikan rata-rata 2,57 persen dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Dia menyebit realisasi tahun 2022 mencapai 98,6 persen yaitu 404.840 satuan pendidikan dari target 414.645 satuan pendidikan, sedangkan realisasi tahun ini mencapai 99,7 persen atau 410.466 satuan pendidikan dari target 411.421 satuan pendidikan.

Selain itu, kata dia, sisa dana juga menjadi lebih kecil yakni sisa dana 2020 dan 2021 mencapai Rp846 miliar, sedangkan tahun ini turun menjadi Rp263,8 miliar yang meliputi BOP PAUD Rp4,9 miliar dan BOP Kesetaraan Rp2,1 miliar.

Meski demikian, kata Nandana, perbandingan antara penyaluran 2022 dan 2023 tetap memiliki beberapa tantangan seperti penyaluran pada Januari 2023 yang hanya 20 persen karena adanya kebijakan perhitungan sisa dana pada tahap pertama dan terdapat proses review tata tertib.

Tak hanya itu, kata dia, masih ada 3.789 satuan pendidikan yang tidak disalurkan yang secara persentase hanya 0,92 persen, namun sangat disayangkan karena satu satuan pendidikan saja sangat berarti pengaruhnya bagi perkembangan dunia pendidikan.

“Jangan sampai anggaran yang sudah disediakan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah akhirnya tidak bisa digunakan,” katanya.

Kemudian, juga terdapat bahan evaluasi bersama yaitu adanya 3.407 satuan pendidikan yang memiliki permasalahan laporan, dengan rincian 2.672 satuan pendidikan belum lapor, lalu 400 satuan pendidikan laporannya kurang dari 50 persen, 335 satuan pendidikan yang belum lapor ke dinas, dan 228 satuan pendidikan yang menolak, tutup atau merger.

“Lalu ada 41 sekolah yang memiliki kendala rekening. Ini salah satu evaluasi bahwa hampir satu persen satuan pendidikan belum bisa tersalur dan ini menurut kami sangat penting dan jangan sampai terulang lagi,” kata Nandana.

Dia mengatakan untuk tahun depan terdapat anggaran sebesar Rp57,58 triliun untuk BOSP reguler bagi semua jenjang yang diperuntukkan 421.350 satuan pendidikan dan 50.809.620 peserta didik.