Kemenkeu: Belanja APBN 2024 Rp3.325 triliun untuk transformasi ekonomi

Selain APBN bisa menjadi peredam kejut (shock absorber) saat dibutuhkan, kami ingin pastikan sumber daya dalam APBN harus digunakan se-efisien mungkin untuk mendorong transformasi ekonom

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp3.325 triliun digunakan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi.

Transformasi ekonomi diperlukan untuk menghadapi gejolak dan perkembangan dinamika global yang masih dilanda ketidakpastian hingga saat ini.

"Selain APBN bisa menjadi peredam kejut (shock absorber) saat dibutuhkan, kami ingin pastikan sumber daya dalam APBN harus digunakan se-efisien mungkin untuk mendorong transformasi ekonomi," ujar Febrio dalam acara "Smart Business Outlook 2024" di Jakarta, Selasa.

Melalui belanja APBN 2024, ia memastikan anggaran bisa mendorong produktivitas perekonomian semakin tinggi, dengan nilai tambah yang semakin tinggi dan lingkungan yang hijau.

Dengan demikian, belanja APBN tidak hanya melindungi 40 persen masyarakat rentan dan miskin terbawah lewat berbagai program sosial, namun turut membantu mereka menjadi produktif dengan ekonomi yang semakin maju.

Alhasil, kata Febrio, dasar ekonomi 2024 akan semakin kuat dan bisa membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen, sehingga Indonesia bisa mengejar cita-cita negara maju di 2045.

Dalam jangka pendek, pemerintah akan fokus di beberapa arah strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Pertama, pemerintah akan memastikan kemiskinan ekstrim pada 2024 menjadi nol persen dari September 2023 sebesar 1,74 persen.

"Kami ingin pastikan masyarakat yang miskin dan rentan semakin terlindungi serta semakin memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan," kata dia.

Kedua, lanjut dia, pemerintah menginginkan angka tengkes (stunting) menurun ke level 14 persen pada tahun depan dari 21,6 persen di 2022. Pasalnya jika Indonesia ingin jadi negara maju pada 2045, sumber daya manusia domestik harus berkualitas.

Kemudian ketiga, memprioritaskan perbaikan iklim investasi untuk semakin menciptakan lapangan kerja yang luas serta mendorong efisiensi dan produktivitas perekonomian.