KPU DKI minta DKI pastikan tempat logistik dan rekapitulasi pemilu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tempat logistik dan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024.

"Karena kotak bilik kami sudah siap, itu harus didorong ke kecamatan untuk dirakit, baru di kelurahan yang nantinya di isi dengan alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa.

Wahyu mengatakan, distribusi logistik seperti paku, hingga tinta surat suara masih terhambat lantaran belum tersedia tempat penyimpanan bilik suara maupun rekapitulasi.

Selain itu, kurangnya ukuran ruangan untuk menampung kotak suara di lokasi juga menjadi hambatan dalam prosesnya.

Sebagai contoh, untuk 1.500 TPS maka jika dikalikan empat kotak maka dibutuhkan 6.000 kotak dengan luas tempat 40x40x60 sentimeter (cm).

"Untuk tempat tempat yang belum 'fix', kami mohon koordinasinya, kerjasamanya untuk bisa membantu kami untuk memastikan ini karena krusial," katanya.

Terlebih hingga kini sudah terhitung 78 hari menjelang pemungutan suara dan pihaknya belum final untuk mendapatkan tempat rekapitulasi.

"Komunikasi sedang kami bangun dengan Pemprov DKI untuk memastikan tempat tempat itu karena harus siap awal Desember," tuturnya.

Dia menambahkan, KPU DKI sudah sering menanyakan perkembangan sejumlah Gelanggang Olahraga (GOR) yang dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai gudang logistik Pemilu 2024.

Namun, kondisi GOR masih digunakan untuk beragam kegiatan, mulai dari Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga sedang direvitalisasi sebanyak 11 dari 44 lokasi setiap kecamatan di Jakarta.

Anggota KPU DKI Jakarta Bidang Divisi Perencanaan dan Logistik Jakarta Nelvia Gustina menyampaikan sejumlah tempat penyimpanan logistik belum memenuhi standar KPU.

"Meski disediakan tapi tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan karena logistik pemilu itu harus aman," ujar Nelvia.

Contoh gudang logistik pemilu tak sesuai standar itu berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Aula Kecamatan Mampang yang memiliki gedung empat lantai.

"Kalau yang di Mampang masih kurang juga kebutuhan kita dan tempatnya itu juga masih berisiko banjir. Kalau tidak ada tempatnya milik pemerintah bisa disediakan tempat yang lain," jelasnya.

Kemudian, di Kebayoran Lama, pihak KPU DKI hanya bisa menggunakan lantai empat gedung kecamatan sebagai lokasi logistik Pemilu 2024.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Anggaran Daerah (BPAD) terkait fasilitas alternatif lain milik Pemprov DKI Jakarta yang tidak ditempati.