Pemerintah diminta lindungi hak warga Syiah Sampang

Jakarta (ANTARA News) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah segera mewujudkan perlindungan dan pemulihan ratusan warga Syiah Sampang yang hingga kini masih berada di penampungan.

Kontras mencatat warga Syiah Sampang sejak 20 Juni 2013 telah dipaksa untuk menempati pengungsian di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo. Saat ini, terdapat 64 kepala keluarga (KK) yang terdiri atas 224 jiwa yang ditampung di rumah susun; 20 balita, 103 anak-anak usia sekolah, 90 orang usia dewasa, dan 9 orang lansia di atas 60 tahun. Demikian siaran pers Kontras yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, LSM tersebut mendesak agar pemerintah selalu menyediakan kebutuhan pokok yang diperlukan bagi mereka, seperti makanan dengan nutrisi yang sesuai dengan kelompok umur, pendidikan yang layak, serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan (lansia, perempuan, dan anak).

Kontras juga mendesak pemerintah berdialog dengan perwakilan warga Syiah Sampang dalam menetapkan tata kelola pengungsian yang menjamin dan menghormati hak-hak dasar mereka.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Aqil Sirodj mengadakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tercoreng dengan kasus pengusiran warga Syiah yang tinggal di Madura.

"Ini kasus memalukan, NKRI menjadi tercoreng. Pemerintah tidak berwibawa menghadapi kasus ini," katanya saat ditemui di pembukaan Jambore Nasional "Perkemahan Wirakarya Maarif NU Nasional (Perwimanas)" di bumi perkemahan Ponpes Babussalam, Kalibening, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Senin (24/6).

Ia menyesalkan pengusiran warga Syiah dari tempat mereka tinggal selama ini. Mereka sudah meninggalkan rumah dan ditampung di tempat penampungan, tetapi hanya karena pengaruh dari oknum-oknum tertentu, mereka diusir dari tempat itu.